Vox NTT- Kondisi infrastruktur dasar di Manggarai Timur selalu saja menjadi keluhan umum masyarakat. Apalagi kondisi infrastruktur jalan yang buruk tentu saja bukan hal baru dikeluhkan dan bahkan selalu membuat hati masyarakat Manggarai Timur tersayat.
Manggarai Timur sudah menghampiri 10 tahun menjadi daerah otonomi baru. Namun, harapan warga memiliki jalan raya berkualitas sebagai bagian dari dampak langsung kebijakan desentralisasi seakan menemukan lorong buntu.
Padahal, konsep desentralisasi dapat dipandang dari berbagai sudut menurut kebutuhan daerah.
Salah satu dari kebutuhan itu yakni jalan raya yang bagus dan berkualitas haruslah menjadi agenda prioritas pemerintah daerah. Sebab, jalan yang baik bakal berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan begitu pula pendapatan masyarakat merangsek naik dari kondisi saat ini.
Baca: Kualitas Aspal Jalan Buruk di Matim Renggut Asa Warga
Oleh sebab itu, selain membutuhkan sokongan dana APBD untuk pembangunan jalan, tat kala penting juga ialah komitmen pemimpin untuk menjaga kualitas dan pembangunan berbasis kontiunitas.
Pertanyaan pentingnya ialah sudahkah infrastruktur jalan menjadi perhatian serius pemerintah daerah? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja harus dikaitkan dengan realitas di lapangan.
Hingga kini realitas memang masih banyak masyarakat Manggarai Timur mengeluh dengan kondisi infrastruktur jalan yang buruk. Mirisnya tak sedikit anggaran negara sudah dikeluarkan untuk kebutuhan jalan.
Pembangunan jalan oleh pemerintah bagai memberi jajan untuk anak-anak. Ketika anak menangis, lalu orangtuanya hanya mengumpan dengan uang perak dan datang berbelanja di kios. Anak berhenti menangis saat itu, padahal keesokannya ia kembali merengek meminta permen yang sama.
Betapa tidak, kendati jalan sudah dibangun namun kemudian cepat rusak tidak bakal bertahan lama. Umurnya hanya hitungan tahun, bahkan parahnya dalam hitungan bulan jalan sudah rusak kembali.
Kualitas jalan yang buruk tentu saja seakan berbanding terbalik dengan klaiman Pemkab Manggarai Timur.
Data yang dihimpun VoxNtt.com dari Dinas PUPR Manggarai Timur misalnya, hingga kini panjang jalan di kabupaten itu yakni: 1.281,29 KM.
Pelaksana tugas (Plt.) Kadis PUPR Manggarai Timur Yosef Marto menjelaskan, dari total tersebut sepanjang 936 KM atau 73 persen dalam kondisi baik. Sedangkan sepanjang 345 KM atau 27 persen dalam kondisi buruk.
Kemudian, lanjut Marto, panjang jalan Provinsi NTT di Matim yakni 166 KM. Itu terdiri dari jalan strategis nasional Pantai utara: Reo-Dampek-Pota-Buntal-Perbatasan Ngada.
Dari total tersebut sepanjang 93 KM dalam kondisi baik, sedangkan sisanya dalam kondisi rusak.
Selanjutnya, jalan Provinsi NTT lain di Matim yakni Bea Laing-Mukun-Mbazang sepanjang 73 KM.
Marto mengatakan, kondisinya yakni; Bea Laing-Mukun sudah Hot Rolled Sheet (HRS) atau hotmix. HRS atau Lataston merupakan lapisan permukaan non struktural yang memiliki agregat gradasi senjang, filler dan aspal keras dengan perbandingan tertentu yang dicampur dan dipadatkan dalam keadaan panas.
Lalu, dari Mukun menuju Mbata pada ruas ini sudah dilapen. Kemudian, dari Mbata menuju Deruk dikerjakan dengan agregat dan dari Deruk menuju Mbazang dalam kondisi rusak berat.
Sementara jalan nasional yaitu dari Wae Lengga-Wae Reno dengan panjang 83 KM dalam kondisi baik.
Dari data tersebut lahir pertanyaan gugatannya ialah benarkan sebanyak 73 persen jalan di Kabupaten Manggarai Timur dalam kondisi baik? Jawabannya hanya di realitas lapangan apakah benar atau tidak data yang disajikan di atas kertas itu.
Atau pertanyaan lainnya ialah apa indikator atau alat ukur yang dipakai oleh pemerintah di balik prosentasi kondisi jalan yang baik itu? Pertanyaan ini sangat penting dijelaskan oleh pemerintah, mengingat jalan rusak masih saja menjadi keluhan umum masyarakat Manggarai Timur.
Pemerintah dan stakeholder lain dalam pembangunan konstruksi jalan raya mesti menyamakan persepsi dan memiliki tanggung jawab moril untuk menjaga kualitas. Pemerintah mestinya memiliki political will dalam menjaga anggaran negara yang adalah uang rakyat yang telah dialokasikan dalam bidang infrastruktur.
JAL Langkah Solutif Paket Merpati
Tidak sedang menghubung-hubungkan ke nuansa politik Pilkada Manggarai Timur 2018 terhadap keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas infrastruktur di kabupaten itu.
Namun sejauh ini, 11 agenda prioritas pasangan Marselis Sarimin dan Paskalis Sirajudin (Paket Merpati) sudah berhembus bebas di ruang publik melalui pemberitaan media massa.
Poin pertama dari 11 agenda prioritas paket dengan nomor urut 2 itu yakni akan membangun infrastruktur dasar Jalan, Air, dan Listrik (JAL).
Baca: Berikut 11 Program Unggulan Paket Merpati untuk Matim
Bagi Marselis dan Paskalis, JAL wajib menjadi agenda prioritas utama karena terkait hak-hak dasar masyarakat. Kelancaran gerak nadi perekonomian daerah akan dapat diraih jika JAL ditata dengan baik oleh pemerintah.
Menurut pasangan pensiunan Polri dengan Birokrat itu, jalan yang berkualitas wajib dibangun untuk menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan memudahkan roda perputaran uang, khususnya perdagangan hasil komoditi pertanian dan perkebunan di Matim.
Baca: Dorong BUMDes, Cara Paket Merpati Genjot Ekonomi Desa
Marselis Sarimin merinci, jalur jalan Pota, Watu Nggong, Bangga Ranga, Nceang dan Borong menjadi salah satu prioritas. Demikian pula ruas jalan yang menghubungkan Nceang, Wukir, Wae Lengga, Kisol dan Borong.
Menempatkan pembangunan infraktruktur dasar sebagai poin pertama agenda pripritas di Manggarai Timur harus diakui sebagai upaya yang berangkat dari realitas lapangan. Sebab itu, Paket Merpati harus diacungkan jempol. Betapa tidak, selama ini kondisi infrakstruktur dasar belum diperhatikan serius oleh pemerintah daerah.
Penulis: Nansianus Taris