Atambua, Vox NTT-Sesuai dengan agenda pembangunan nasional atau Nawacita, pembangunan di wilayah pinggiran dan perbatasan antar negara menjadi perhatian penting pemerintahan Jokowi-JK.
Demikian disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia, Idrus Marham pada rapat koordinasi percepatan pembangunan wilayah perbatasan bersama sejumlah pimpinan daerah Provinsi NTT dan Kabupaten Belu di gedung Betelalenok, Atambua, Kamis (05/04/2018).
“Wilayah perbatasan sangatlah strategis, sebagai “halaman terdepan” juga dapat dipandang sebagai “jendela” untuk menerawang kondisi di dalam negeri. Saya pikir hal ini penting untuk meningkatkan perhatian kita guna mendorong percepatan pembangunan di-41 perbatasan antar negara,” ujarnya.
Disampaikannya, Kementerian Sosial telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan mengundang Bupati di-41 kabupaten/kota perbatasan. Salah satu rekomendasi adalah melaksanakan penjajahan ke-41 kabupaten/kota perbatasan yang dimulai dari Belu.
Mentri sosial menyampaikan bahwa melalui akselerasi pembangunan sosial di perbatasan kesetiakawanan sosial sebagai sebuah bangsa dapat ditingkatkan.
Diakuinya, kesetiakawanan sosial lahir jauh sebelum NKRI ini lahir dan telah menyatukan bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Apabila ada masalah sosial di wilayah perbatasan itu adalah masalah bangsa.
Karena itu sesuai dengan cita-cita dan amanah Presiden Jokowi, Kementerian Sosial akan fokus melaksanakan akselerasi pembangunan sosial di perbatasan yang merupakan pintu depan NKRI.
Program-program yang difokuskan di wilayah perbatasan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Sosial berupa penanganan masalah-masalah kemiskinan, keterlantaran, keterasingan, ketunaan, kecacatan dan penyimpangan perilaku.
Selain itu, berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/bantuan sosial pangan atau Rastra, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan lainnya.
Dijelaskannya, penanggulangan kemiskinan melalui PKH telah menjangkau lebih dari 10 juta Keluarga penerima Manfaat (KPM), BPNT dan Rastra menjangkau lebih banyak lagi yaitu 15,6 Juta KPM.
Menteri yang juga politisi partai Golkar ini menyampaikan, untuk mendorong percepatan pembangunan di 41 wilayah perbatasan antar negara, Kementerian Sosial akan memulai dari Kabupaten Belu dengan suatu aksi sinergi pelaksanaan program yang melibatkan Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat.
Untuk tercapainya program tersebut, Idrus mengajak semua pihak untuk sinergi melakukan upaya percepatan program.
Penulis: Marcel Manek
Editor: Adrianus Aba