Ende, Vox NTT-Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan salah satu terobosan Kementerian Tenaga Kerja RI untuk menangani para TKI dan keluarga. Program ini juga merupakan bagian dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo.
Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja, Maria Magdalena menyebutkan, ada 122 desmigratif di Indonesia. Di NTT dialokasikan 20 desmigratif dari 10 kabupaten.
Ia menjelaskan, ada empat aspek yang menjadi dasar dalam program desmigratif yakni layanan migrasi, usaha pemberdayaan produktif, community parenting dan koperasi usaha produktif.
“Untuk pelayanan migrasi, layaknya ada staf kami yang bertugas dibidang itu. Jadi, para pekerja atau calon pekerja bisa menanyakan alur migrasi. Ini juga penting, sehingga para pekerja tidak menanyakan ke para calo. Ini juga salah satu strategi kita untuk mengurangi terjadi perdagangan manusia,”ucap Magdalena dalam jumpa pers di Wisma Emaus Ende, NTT, Jumat (1/6/2018) siang.
Ia menjelaskan, bidang usaha pemberdayaan produktif akan diberi paket tenaga kerja mandiri. Masyarakat desa dapat memanfaatkan hasil kebun dengan mengelola secara mandiri.
Sementara untuk program community parenting lebih mengutamakan anak-anak TKI. Anak-anak diharapkan dapat mengedukasikan seputar manfaat dan dampak positif IT.
“Nah, kalau koperasi itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Masyarakat dapat membangun koperasi sebagai usaha bersama,”kata Magdalena.
Ia menjelaskan, program desmigratif lebih diperuntukan pada daerah-daerah yang rawan human trafficking. Nah, itu juga merupakan salah satu cara untuk memangkas niat para calo tenaga kerja ilegal.
Sementara, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Budaya dan Ekologi Startegis Kantor Staf Presiden, Yanuar Nugroho berpendapat bahwa desa-desa yang menjadi kantong TKI harusnya lebih bersinergi sehingga prioritasnya spesifik.
Yanuar mengatakan, ada tiga aspek bahwa pentingnya desmigratif ini yakni pendampingan dan pemberdayaan, kesiapan TKI dan tata kelola. Ketiga aspek ini, menurutnya, adalah fokus desmigratif.
Ia pun mempersoalkan agregat secara Nasional terkait angka kemiskinan yang tidak menurun atau mungkin juga tidak sangat signifikan.
“Ditambah lagi masalah yang paling besar di Republik ini adalah stunting (gizi buruk kronis). Saya kira ada yang prioritas terutama di desa,”katanya.
Ia menegaskan, dana desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat mesti dialokasikan juga ke program-program prioritas. Misalnya, terhadap desmigratif.
“Makanya pak Jokowi mendesak bahwa dana desa itu dapat menaikan daya beli, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi persoalan kemiskinan di desa. Kalau desmigratif dapat berjalan baik, maka masalah itu bahkan menurun,”jelas Yanuar.
Kapala Desa Ranggatalo Irminus Deni mengatakan, desanya merupakan salah satu desmigratif di Kabupaten Ende.
Ia mengatakan, beberapa program yang sudah dijalani, salah satunya adalah usaha pemberdayaan produktif. Selain itu koperasi bersama yang saat ini tengah memproses perijinan di Dinas Koperasi Kabupaten Ende.
“Produk di Desa Ranggatalo adalah minyak kemiri. Itu cukup dimanfaatkan masyarakat. 1 kilo kemiri bisa menghasilkan 4 botol, nah satu botol di jual 35ribu. Kalau dijual per kilo hanya 25 ribu,”katanya.
Ia mengakui ada perubahan perilaku masyarakat Desa Ranggatalo. Komoditi kemiri yang sebelumnya dipasarkan melalui tengkulak, saat ini dialihkan ke koperasi untuk diolah menjadi minyak.
“Nah ini karena proses pendampingan secara kontinyu. Biasanya pelatihan selesai, tidak ada tindak lanjut lagi,” ucap Irminus.
Ia menyarankan kepada pemerintah pusat untuk membuka pasar diperluas. Hal itu dimaksud untuk memasarkan hasil olahan di desmigratif.
Penulis: Ian Bala
Editor: Adrianus Aba