Ruteng, Vox NTT- Johnny G Plate, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di halaman SMAN 1 Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Sabtu (09/06/2018).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan siswa, guru-guru, dan sejumlah kader Partai NasDem di Kabupaten Manggarai.
Salah satu poin yang dijelaskan Johnny di depan peserta sosialisasi ialah tentang dialektika Pancasila sebagai dasar dan ideologi NKRI.
Menurut dia, ada dua hal penting yang berhubungan dengan dialektika Pancasila.
Pertama, Pancasila sebagai ilmu pengetahuan, sebabnya ia dijadikan mata pelajaran di berbagai sekolah. Ia juga sebagai political science atau ilmu politik yang harus terus dikembangkan.
“Bahwa di dalam Pancasila sebagai political science, seluruh diskursus perdebatan di dalam ruang akademis silahkan itu diperdebatkan,” ujar Sekjen DPP Partai NasDem itu.
Perdebatan Pancasila dalam konteks akademis tersebut tentu saja bermuara pada penguatan kapasitas ilmu politik dan ilmu pengetahuan.
Namun demikian, Johnny dengan tegas menekankan Pancasila hanya bisa diperdebatkan dalam ruang akademis, bukan dalam konteks dasar Negara.
“Karena Pancasila sebagai political science, kita bisa hadapkan dia dengan liberalisme, komunisme, atau macam-macam sistem. Tapi sebagai dasar Negara tidak bisa diganti-gantikan,” ujar anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 itu.
Dialektika Pancasila kedua, sambung Johnny, yakni dalam konteks aplikasi politik luar negeri Indonesia.
Dia mencontohkan, pada Jumat, 8 Juni 2018, Mejelis Umum PBB telah memilih Indonesia sebagai salah satu Negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan periode 2019-2020.
Johnny menjelaskan, salah satu yang ditekankan di balik penetapan Indonesia sebagai salah satu Negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yakni membuat suatu program komperhensif untuk menangkal gerakan radikalisme, terorisme, dan ekstrimisme.
Selain itu, kata dia, pelaksanaan Pancasila pada politik luar negeri Indonesia ialah yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistem ekologi.
Johnny menambahkan, untuk seluruh konsesus kebangsaan RI haruslah menerjemahkan Pancasila sebagai relasi kenusantaraan. Kekerabatan nusantara ini harus tetap dijaga dengan benar.
Tak hanya itu. Menurut Johnny Plate produk-produk Undang-undang harus bernafaskan Pancasila.
“Nah, produk-produk legislasi ini, baik di tingkal nasional maupun di tingkat daerah, ada banyak dengan semangat-semangat lokal tertentu, dengan situasi-situasi tertentu justru menabrak ideologi atau konsesus kebangsaan kita,” tukas dia.
Misalnya, sebut dia, sistem hukum antara UUD 1945, UU, dan Perda-Perda banyak yang tidak sama nafasnya dengan Pancasila.
Atas dasar itulah Presiden membentuk unit kerja yang dikenal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Untuk diketahui, BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Dia bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Tak hanya itu, badan ini juga bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
BPIP juga bertugas melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.
Rekomendasi itu diberikan kepada lembaga tinggi Negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.
BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).
Penulis: Adrianus Aba
Baca Juga:
- Johnny Plate: Jangan Melihat Perpres TKA dengan Kacamata Rabun
- Johnny Plate Sayangkan NTT Meraih Kinerja Terburuk di Indonesia
- Prestasi Kinerja Pemprov NTT Terendah, Anggota DPRD Kecewa
- Johnny Plate Ajak Pilih Pemimpin yang Tidak Hanya Tahu Go’et
- Tidak Jalankan Reses, Rakyat Bisa Pertanyakan Anggota Dewan