Kupang, Vox NTT- Aliansi yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Marosi Lamboya kembali menggelar aksi unjuk rasa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Jumat (24/8/2018), sekitar pukul 10.00 Wita.
Aksi itu, mendesak DPRD NTT agar segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas kasus kematian Poro Duka salah satu warga Desa Patiala Bawah, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
Koordinator Umum aksi Dominikus Karangora, mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan karena sudah tiga kali pertemuan antara aliansi dengan DPRD NTT. Namun kata dia, DPRD selalu menjanjikan segera memanggil Polda NTT dan ATR/BPN untuk melakukan RDP.
”Dalam aksi ini saya menyampaikan kekecewaan karena dari 3 kali pertemuan aliansi dengan DPRD. Namun sampai dengan 121 hari kematian Poro Duka, DPRD belum melakukan RDP sehingga pada aksi yang keempat ini aliansi ingin menutut untuk segera melakukan RDP,” tegas Dominikus Kepada VoxNtt.com, Minggu pagi (26/08/2018).
Setelah selesai melakukan orasi di depan kantor DPRD NTT, kata dia, aliansi ini kemudian bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Alex Ofong untuk berdialog.
Dalam dialog itu, aliansi secara tegas menyatakan DPRD jangan menutup mata terkait konflik agraria yang mengakibatkan hilangnya nyawa Poro Duka.
Baca Juga: Kematian Poro Duka Menyimpan Duka Petani di NTT
“Minimal Poro Duka tidak mati sia-sia sehingga penyelesaian kasus ini menjadi pembelajaran yang baik untuk konflik agrarian,” ujarnya.
Dominikus menyatakan, konflik horizontal atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah atau investor terjadi akibat hal-hal yang non prosedural dalam proses penerbitan HGU, HGB, maupun sertifikat hak pakai.
“Celakanya Kepolisian selalu dilibatkan untuk mengamankan proses yang non prosedural itu dan di situlah nyawa Poro Duka menjadi melayang. Kami tidak menginginkan kematian Poro Duka menjadi sia-sia,” katanya.
Dalam dialog itu lanjut dia, aliansi memberi waktu tujuh hari kepada DPRD untuk berkoordinasi dengan seluruh anggota DPRD, Polda NTT, dan BPN agar segera melalukan RDP.
“Jika dalam 7 hari aliansi tidak mendapatkan kepastian soal waktu pelaksanaan RDP maka aliansi akan mendatangkan keluarga korban dan massa lainnya untuk menduduki gedung DPRD sampai RDP dilakukan,” tegasnya.
Dia berharap kematian Poro Duka menjadi pintu masuk untuk membuka secara terang terkait semua konflik agraria yang tidak melalui prosedur yang baik dan benar di NTT.
Sementara Wakil Ketua DPRD NTT, Alex Ofong, dalam kesempatan itu menyampaikan permohonan maaf atas belum diselengarakannya RDP, dengan alasan sedang dalam masa transisi pemimpin baru NTT.
“Karena saat ini sedang dalam masa transisi pemimpin baru NTT dan DPRD juga sedang melakukan rapat-rapat untuk membahas anggaran daerah,” tandas Alex
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba