Kota Kupang, Vox NTT- Yuvensius Tukung, anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Kupang menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap 100 hari kepemimpinan Jefirston R. Riwu Kore dan Hermanus Man.
Yuvens menyoroti kasus mandeknya penanganan dua kasus persekusi atau premanisme di Kota Kupang. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Jefirston R. Riwu Kore.
Keduanya, yakni kasus persekusi yang menimpa Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man dan ancaman terhadap Kepala SMPN 3 Kota Kupang Soleman Mone.
Untuk diketahui, Hermanus Man mendapat perlakuan main hakim sendiri di ruang kerjanya pada 3 November 2017 lalu.
Intimidasi terhadap Hermanus Man diketahui melalui sebuah video yang pernah beredar luas di jagat maya.
Di antara para pelaku adalah ASN yang diketahui bekerja di lingkup pemerintahan Kota Kupang.
Sudah hampir setahun kasus ini berlalu, namun belum menemukan titik terang.
Selanjutnya, kata Yuvens, kasus ancaman terhadap Kepala SMPN 3 Kota Kupang Soleman Mone.
Kepsek Soleman dikabarkan mendapat ancaman kekerasan dan pembunuhan oleh Yulius Kadja yang mengaku sebagai tim sukses Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang pasangan Jefirston R. Riwu Kore dan Hermanus Man (Paket Firmanmu).
Kejadian tersebut terjadi di depan halaman SMPN 3 Kota Kupang pada Jumat, 10 Agustus 2018, sekitar pukul 12.00 Wita.
Saat Kepsek Soleman hendak pulang, Yulius Kadja tiba-tiba menjegat mobilnya. Lalu menarik paksa Kepsek Soleman dari mobilnya.
“Ini menjadi catatan yang tidak bisa dikesampingkan juga mewarnai 1 tahun kepemimpinan beliau (Jefirston R. Riwu Kore),” ujar Yuvens dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, Minggu malam (26/08/2018).
Politisi muda Partai NaDem itu menegaskan, ada kesan mental premanisme mulai tumbuh subur dengan berlagak sebagai tim sukses di Kota Kupang.
Hal ini tentu saja sekaligus menampar segenap ASN dan tim sukses yang seakan tidak beretika dan tidak bermoral.
Menurut Yuvens, publik lagi menanti dan menilai ketegasan Jefri Riwu Kore dalam menyelesaikan kasus persekusi tersebut.
“Hemat saya, beliau mesti dibantu atau dilingkari oleh orang yang punya kapasitas dan integritas diri, serta bermoral dan bertanggung jawab untuk mendorong pemerintahan berjalan dengan baik, guna mewujudkan wisi misi beliau,” tandas Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Kupang itu.
Janji Lain yang Masih Jadi PR
Yuvens Tukung juga menyoroti sejumlah janji Jefri Riwu Kore saat kampanye yang masih menjadi PR.
Salah satunya, contoh dia, adalah upaya menambal kebocoran potensi pendapatan daerah. Itu terutama yang sumbernya dari retribusi parkiran kendaraan.
“Dulu janji mau bangun sistem berlangganan dalam semangat berani jujur untuk rakyat, tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda memulai action,” ujar Yuvens.
Selain itu, lanjut dia, hingga kini belum ada mutasi pejabat. Hal ini juga menjadi catatan tersendiri dalam ruang tata kelola pemerintahan Kota Kupang.
Menurut Yuvens, akibat ketidakpastian mutasi, hingga saat ini dalam ruang satu tahun kepemimpinan Jefri Riwu Kore tentu saja cukup memengaruhi kinerja pemerintahan.
“Secara psikologis itu cukup terganggu. Motivasi lemah dan bergerak dalam keraguan,” ucap dia.
Yuvens beralasan hal ini terjadi karena resiko terus mengumbar janji mutasi oleh Wali Kota Kupang.
Setelah terjadi proses transisi kepemimpinan dari Yonas Salean, Wali Kota Kupang sebelumnya ke Jefri Riwu Kore, mestinya harus diikuti oleh proses perombakan kabinet di tubuh pemerintahan.
“Sebab bagaimanapun pasti ada efek secara psikologis akibat percaturan politik sebelumnya. Maka langkah mutasi dinilai paling tepat dan harus secepatnya,” katanya.
Yuvens sendiri meningatkan bahwa ada banyak pejabat yang pensiun, termasuk beberapa kepala SD dan SMP. Hal ini tentu terjadi lowongan.
“Ini jangan kita anggap enteng,” sambung dia.
Pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi jabatan yang lowong, kata dia, bukanlah langkah yang tepat.
Apalagi terjadi pada lembaga pendidikan yang tentu saja bisa berpengaruh pada dinamika organisasi dan manajemen sekolah.
“Hingga sekarang, faktanya belum ada mutasi! Janji tinggal janji. Hal ini justru membuat pemerintahan tidak stabil,” tegas Yuvens.
Apresiasi
Selain memberikan catatan kritis, Yuvens juga mengapresiasi kepemimpinan Jefri Riwu Kore selama setahun terakhir ini.
Menurut Yuvens Tukung, dari sisi kebijakan anggaran ada political will Jefri Riwu Kore dalam membangun Kota Kupang.
Apresiasi Yuvens terutama karena ada keberimbangan anggaran bahkan lebih terkait belanja langsung yang naik menjadi 61% dan belanja tidak langsung 39% tahun 2018.
Tahun sebelumnya belanja tindak langsung mencapai 54% dan belanja langsung 46% .
“Jika dibaca dari prosentase ini, maka ini dianggap sebagai langkah berani dan artinya beliau (Jefri Riwu Kore) memiliki komitmen untuk berpihak pada kebutuhan langsung masyarakat,” katanya.
Yuvens kembali mengingatkan bahwa problem hampir 60% daerah di seluruh Indonesia, termasuk hampir seluruh kabupaten di NTT adalah belanja aparatur lebih besar.
Sedangkan belanja langsung atau yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sangat kecil. Sehingga pembangunan bergerak lamban dan banyak terjadi ketimpangan.
Padahal rata-rata postur APBD di NTT sangat kecil. Karena itu bisa dibayangkan, dalam ruang anggaran yang sudah terbatas itu terjadi ketimpangan besar.
Terkait hal ini, lanjut Yuvens, Fraksi NasDem memberikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Jokowi karena terus mendorong volume belanja publik.
“Kita harap ini terus komit dan bahkan kita dorong untuk terus ditingkatkan volume belanja langsung atau belanja publik pada tahun-tahun yang akan datang,” ucap dia.
Penulis: Ardy Abba