Borong, Vox NTT-Tahun anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur di bawah kepemimpinan Bupati Yoseph Tote dan Wakil Bupati Agas Andreas kembali menciptakan disparitas atau kesenjangan pembangunan.
Baca Juga: Anggota DPRD Matim Sebut Terjadi Disparitas Pembangunan di Matim
Data yang diperoleh VoxNtt.com dari hasil kerja panitia khusus (Pansus) DPRD tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran 2017, ditemukan belanja kontrusksi sebanyak 370 paket dengan sebaran:
Pertama, Lamba Leda, 23 paket dengan total pagu Rp 5.833.880.000.
Kedua, Poco Ranaka, 37 paket dengan total pagu Rp 9.178.239.239.300.
Ketiga, Poco Ranaka Timur, 27 paket dengan total pagu Rp 5.635.550.000.
Keempat, Sambi Rampas, 43 paket dengan pagu Rp 22.856.994.100.
Kelima, Elar, 13 paket, total pagu Rp 3.029.910. 000
Keenam, Elar Selatan, 39 paket, total pagu Rp 8.740.855.786.
Ketujuh, Rana Mese, 26 paket, total pagu Rp 14.643.133.650.
Kedelapan, Kota Komba, 68 paket, total pagu Rp 19.293.268.300
Kesembilan, Borong, 87 paket, total pagu 74.602.130.171.
Data tersebut belum termasuk pengadaan barang (258 paket), jasa konsultasi (246 paket) dan pekerjaan swakelola (105 paket).
Data itu pula belum dihitung dengan realisasi anggaran dan usulan pemotongan DAK yang dilakukan pemerintah daerah.
“Dari data itu, dari sisi perencanaan anggaran sudah menunjukkan sebagai wujud disparitas pembangunan antara wilayah di Matim,” tegas Leonardus Santosa, Ketua Pansus Bupati akhir tahun anggaran 2017.
Dia menambahkan, data tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum mengarah untuk membuka daerah isolasi, terpencil, dan terbelakang di Kabupaten Manggarai Timur.
Menurut Leo, untuk pagu anggaran yang besar yakni di Kecamatan Borong sebenarnya tidaklah soal. Karena, merujuk pada RPJMD Matim.
Untuk RKT tahun 2017, kata dia, rencana pembangunan kawasan perkotaan Borong, sebagai ibu kota Kabupaten Matim didominasi untuk infrastruktur kota Borong dan pembangunan lainnya di Kantor Pemerintahan Lehong.
Penulis: Nansianus Taris