Kefamenanu,Vox NTT-Persoalan nasib para guru tenaga kontrak (teko) di Kabupaten TTU yang saat ini sudah berlarut-larut tanpa ada penyelesaian mendapat tanggapan keras dari anggota DPRD NTT, Kasimirus Kolo.
Kasimirus saat dihubungi VoxNtt.com melalui telepon, Jumat (02/11/2018), menuturkan Pemda TTU wajib membagikan SK bagi 525 guru teko yang saat ini sudah mengajar di sejumlah SD dan SMP.
Pembagian SK boleh dilakukan agar proses belajar mengajar di sekolah tidak terhambat.
SK tersebut juga harus segera diberikan agar gaji para guru teko yang sudah tertunggak selama 10 bulan bisa dibayarkan oleh pemerintah.
“Jangan karena persoalan pengusulan penambahan 1187 itu, lalu yang 525 juga kena imbasnya, DPRD harus segera membangun komunikasi dengan Pemda agar 525 guru teko itu SK-nya segera diproses dan diperpanjang penempatannya ke sekolah-sekolah agar jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar di sekolah,” ujar politisi Nasdem itu.
Kasimirus pada kesempatan itu juga menuturkan, sesuai hasil monitoring beberapa waktu lalu menemukan, kekurangan tenaga guru merupakan persoalan utama yang dihadapi sekolah-sekolah di seluruh wilayah di Provinsi NTT.
Sebab itu, usulan penambahan 1187 guru teko oleh Pemda TTU sudah melalui pertimbangan yang matang untuk mengisi kekosongan guru di sekolah-sekolah.
“Terus terang hampir di seluruh NTT saat kami melakukan kunjungan kerja ke sekolah – sekolah keluhan pertama itu soal kekurangan tenaga guru,ini kendala utama yang dihadapi sekolah-sekolah saat ini,” jelas legislator asal dapil NTT VII (TTU, Belu dan Malaka) itu.
Kasimirus menegaskan, agar persoalan guru teko ini dapat diselesaikan, maka Pemda TTU dan DPRD tidak boleh memposisikan sebagai lawan.
Selain itu, kedua lembaga ini harus segera duduk bersama dan membahas jalan keluar terbaik. Itu terutama terkait pengusulan penambahan 1187 guru teko dengan mengesampingkan konflik kepentingan masing-masing.
“Hasil kunjungan kita itu,jumlah guru PNS itu jauh dibawah guru honor komite sekolah,sehingga saya kira kita mendukung pemda TTU dalam hal ini pak bupati untuk merancang dan menambah kebutuhan guru tetapi itu harus dikomunikasikan secara baik dengan DPRD karena terkait politik anggaran itu juga ada di DPRD kan begitu,” tandasnya.
“Saya kira kalau dikomunikasikan dengan baik maka usulan penambahan seribuan tenaga kontrak guru itu oleh pak bupati pastinya akan bisa diakomodir oleh DPRD,” ujarnya.