Kupang, Vox NTT- Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT), Josef A. Nae menegaskan pengalokasian Dana Desa (DD) bertujuan mengurangi angka kemiskinan. Karena itu, sistem pengelolaannya harus berorientasi pada pencapaian kesejahteraan masyarakat desa.
Hal itu diungkapkan Wagub Josef saat membuka sekaligus menjadi Keynote speakers pada Seminar Nasional Akuntansi Sektor Publik di Aula Politeknik Negeri Kupang, Jumat (2/10/2018).
“Garda terdepan dari republik ini adalah desa. Ada adagium lama yakni desa makmur, negara kaya. Sebaliknya desa melarat, negara bingung,” kata Josef.
Seminar yang digagas oleh Jurusan Akuntansi itu mengusung tema “Optimalisasi DD Sebagai Pengungkit Ekonomi Daerah,”.
Sebagai salah satu perumus Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu mengatakan, dasar lahirnya UU ini adalah bonum commune atau kebaikan bersama. Kesejahteraan masyarakat adalah hukum tertinggi.
“Dengan UU ini, negara wajib hukumnya sediakan dana untuk pembangunan di desa. Ini sangat menguntungkan bagi masyarakat. Tetapi sekaligus rangsangan untuk mereka (kepala desa,red) yang tidak biasa mengelola keuangan dalam jumlah besar,” ujar Josef.
Hal itu, menurut Josef, dapat menciptakan beban sekaligus masalah bagi para kepala desa. Untuk itu kata dia, butuh daya tumpu dan pengungkit agar para kepala desa dapat keluar dari masalah tersebut.
“Harus diingat, yang paling berkuasa dalam pemanfaatan DD bukanlah kepala desa melainkan Musyawarah Desa. Musyawarah ini melibatkan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Mereka semua harus diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa,” jelas Josef.
Josef menguraikan, jumlah DD untuk Provinsi NTT terus bertambah. Tahun 2015 berjumlah Rp 800 miliar lebih, 2016 Rp. 1,8 triliun lebih. Tahun 2017 meningkat sekitar Rp 2,3 triliunan, serta Tahun 2018 bertambah menjadi 2,5 triliun lebih. Ditambah lagi intervensi dari APBD baik Provinsi dan Kabupaten, jumlah dana ke desa semakin banyak.
“Uang sebanyak itu tidak akan berdaya guna kalau pengelolaannya tidak bagus atau manajemennya tidak profesional. Saya mengajak para mahasiswa khususnya mahasiswa akuntasi untuk memberikan pendampingan bagi para kepala desa,” ajak Josef
Dia berharap, seminar itu dapat menghasilkan cara-cara baru dalam mengoptimalkan Dana Desa sebagai daya pengungkit perubahan di desa.
“Mesti hasilkan pemikiran yang cerdas dan operasional. Agar DD sungguh buat desa maju, ada nilai tambah bagi pengembangan ekonomi produktif di desa. Tentu dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien,” pungkas.
Sementara itu, Direktur Politeknik Negeri Kupang, Nonce Farida Tuati, menanggapi secara positif ajakan Wagub itu.
Menurut Nonce, DD telah menciptakan banyak perubahan di desa seperti sarana dan prasarana desa yang semakin baik serta tingkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, kata dia, masih juga terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pengelolaan DD.
“Kiranya seminar hari ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemanfaatn DD. Kami siap bantu Pemerinntah Provinsi. Kami punya kurang lebih 1.000 mahasiswa siap turun ke lapangan, ke desa untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa. Kami juga punya teknologi yang bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat, mengelola hasil olahan masyarakat,” kata Nonce.
Untuk diketahui, narasumber pada kegiatan seminar tersebut yakni, Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Dirjen Bina Pemerintahn Desa, Farida Kurnia Ningrum, dan serta Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakt Mandiri, Eka Ristri Darmayanti.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Boni J