Borong, Vox NTT-Rencana Pemerintah Manggarai Timur (Pemkab Matim) untuk merasionalisasi guru bos daerah (Bosda) dan seluruh tenaga harian lepas (THL) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menuai banyak tanggapan.
Salah satunya datang dari anggota DPRD Matim, Adven Peding.
Politisi NasDem itu mengharapkan agar penempatan THL di setiap OPD di Matim harus sesuai dengan kompetensi, analisa kebutuhan yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Tidak lagi liar. Job description harus jelas. Sehingga ke depannya mereka penempatannya diperkuat dengan SK Bupati,” tegasnya kepada VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp, Selasa (27/11/2018).
Adven mengungkapkan, menurut Pemkab Matim saat ini telah terjadi kelebihan THL, sehingga perlu dievaluasi.
“Karena ini domain pemerintah, ya silahkan pemerintah menghitung secara cermat,” katanya.
Dalam evaluasi tersebut, Adven sangat mengharapkan agar Pemkab Matim bisa memetakan terlebih dahulu berapa total guru Bosda dan THL saat ini.
Baca Juga: Rasionalisasi Bosda dan THL, DPRD Matim Tidak Setuju
Kemudian, disesuaikan dengan kebutuhan atau bidang pelajaran. Penempatannya juga tentu harus benar-benar dibutuhkan oleh sekolah yang bersangkutan.
“Tidak boleh kelebihan di pusat kota, bukan lagi asal titip menitip. Tentu disesuaikan dengan jurusannya,” ujar anggota DPRD Matim dari Dapil Borong-Rana Mese itu.
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Ardy Abba