Borong, Vox NTT-Komisi A DPRD Manggarai Timur (Matim) mencoret rencana pembelajaan mobil dinas untuk bupati dan wakil bupati pada rapat pembahasan APBD 2019.
Alasannya, mobil dinas untuk orang nomor satu dan dua di Matim itu masih baru dan layak pakai.
Ketua Komisi A DPRD Matim, Leonardus Santosa menyatakan, saat ini ada empat unit mobil dinas bupati dan wakilnya.
Keempatnya, masing-masing, dua unit mobil dinas periode 2009-2014 dan dua unit periode 2014-2019.
Kata dia, mobil dinas periode 2009-2014, hingga kini belum diputihkan. Sedangkan, mobil dinas periode 2014-2019, kondisinya masih baru. Rencananya, pemerintah akan memutihkan mobil dinas jabatan periode 2014-2019.
Leonardus menuturkan, rencana pemerintah melakukan pemutihan mobil dinas bupati dan wabup periode 2014-2019 dan membeli mobil baru untuk 2019-2023 tersebut, sangat tidak tepat.
Sebab, mobil dinas periode 2009-2014 tidak diputihkan. Apalagi, dalam sistem akuntansi harus first in-first out. Jadi, mobil pertama yang seharusnya diputihkan terlebih dahulu.
Tetapi, anehnya tidak ada rencana pemutihan kendaraan lama periode 2009-2014. Pemerintah malah akan memutihkan kendaraan baru periode 2014-2019 dan disusul ke rencana pengadaan mobil baru.
“Itu kan tidak efisien. Komisi A mencoret rencana pembelian mobil baru untuk bupati dan wakil bupati itu. Pagu 1,2 M untuk dua mobil itu dicoret Komisi A,” tegas politisi Demokrat itu saat ditemui VoxNtt.com usai rapat komisi pembahasan APBD 2019 di Kantor DPRD Matim, Kamis (29/11/2018).
Akan lebih baik, kata Leonardus, pagu anggaran Rp 1,2 miliar untuk membeli mobil dinas baru tersebut dianggarkan untuk menjawab aspirasi masyarakat. Itu terutama terkait dengan laporan bencana, penguatan infrastruktur jalan, dan lain-lain.
Selain itu, ia juga mengkritisi soal minimnya intervensi anggaran di Dinas Pertanian yang merupakan salah satu sektor pembentuk Produk Domestik Bruto (PDBr). Di mana, menurutnya, intervensi anggaran di dinas itu hanya 2,6 persen.
“Tidak seimbang antara kontribusi dan dorongan intervensi. Terus kita tahu bahwa masyarakat Manggarai Timur masih dominan ke situ (pertanian),” ungkapnya.
Leonardus menambahkan, komisi A mengarahkan efisiensi anggaran untuk mendorong sektor pertanian.
“Jangan sampai kita tidak balance. Kita urus jalan, tetapi infrastruktur petani tidak kita urus. Untuk apa punya jalan bagus kalau tidak ada pertumbuhan di sektor pertanian. Sehingga, tetap harus berjalan bersamaan,” ungkap Ketua Fraksi Demokrat DPRD Matim itu.
Penulis: Nansianus Taris
Editor: Ardy Abba