Kupang, Vox NTT- Pemuda Katolik (PK) sebagai organisasi kepemudaan menaruh kepedulian tinggi pada desa.
Buktinya, desa menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam kongres Pemuda Katolik ke-17 di Kota Kupang di Kota Kupang hari ini, Sabtu (08/12/2018) di Hotel Swiss Bellin Krsital.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Stering Comite (SC), Frederikus Tulis, dalam pertemuan bersama awak media, Kamis (06/12/2018) malam di Swiss Bellin Kristal.
“Fokus Pemuda Katolik sejak Rakernas adalah, perhatiann Pemuda Katolik terhadap desa. Saya kira itu menjadi hal yang tak terpisahkan dalam pembahasan kita nanti,” jelasnya.
Pernyataan Ferederikus diperkuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PK Christopher Nugroho. Menurut Christopher, PK harus hadir sebagai motor penggerak di desa sekaligus mengawasi penggunaan dana desa, agar dana desa sedapat mungkin dikelola untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.
Demi mewujukan ini, Christopher menegaskan, PK telah membentuk jaringan kepengurusannya sampai di tingkat kecamatan dan desa.
“Komcab-Komcab sudah membentuk pengurus tingkat kecamatan atau komisariat anak cabang dan sudah mulai membentuk ranting-ranting. Mengapa ini menjadi penting, karena kehadiran pemuda katolik di tingkat desa itu bisa menjadi salah satu motor, menjadi lembaga yang secara resmi hadir untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa,” katanya.
Tak hanya itu, PK mempunyai bidang khusus yang konsen pada program pemberdayaan desa, melatih kader-kadernya untuk menjadi pendamping desa, khususnya pemahaman terkait implementasi UU Desa.
Menurutnya, banyak peraturan menteri berkaitan dengan implemetasi UU Desa yang kurang atau sama sekali tidak dipahami aparat desa, baik kepala desa maupun perangkat yang membantunya. Kondisi ini, kata dia, berpotensi pada penyimpangan dana desa.
“Kita mungkin tidak berprasangka terlalu negatif. Tetapi barang kali kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu memang karena ketidaktahuan,” tandasnya.
Oleh karena itu tegas dia, sangatlah penting kader muda katolik hadir di desa untuk memberikan penyuluhan, pendampingan maupun memberikan pendidikan-pendidikan yang relevan terhadap masyarakat, misalnya bagaimana melatih masyarakat bagaimana proses Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
RPJMDes jelas dia, membutuhkan partisipasi masyarakat. Namun yang sering kali kata dia, partisipasi itu hanya seremonial, formalitas.
“Artinya hanya dikondisikan oleh kepala desanya. Padahal, dalam penyusunan itu seluruh warga desa harus terlibat. Di sini pemuda katolik hadir untuk memberikan pendamingan-pendampingan,” tegasnya.
Partisipasi Aktif dalam Pemilu
Tak hanya persoalan desa yang menjadi perhatian PK. Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, jujur dan adil juga menjadi cita-cita besar Pemuda Katolik seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, Sekjen Christopher menyampaikan, beberapa tahun terakhir, kader2-kader Pemuda Katolik di tingkat daerah terlibat aktif dalam lembaga pengawas Pemilu.
Bahkan, dengan terbentuknya jaringan kepengurusan PK sampai ke tingkat ranting membuat organisasi ini kian aktif dalam melakukan pemantauan Pemilu.
Jaringan yang terstruktur hingga ke desa, juga mempermudah PK dalam melakukan pengawasan sekaligus melaksanakan pendidikan politik di masyarakat setiap menghadapi momentum Pemilu.
“Terlebih sekarag, dengan semangat banyaknya kepengurusan di setiap daerah baik secara sendiri maupun bekerja sama dengan organ-organ lain. Pemuda Katolik terlibat dalam lembaga pengawas Pemliu,” ungkapnya.
Christopher mencontohkan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Disampaikannya, Pemuda Katolik Kalbar sudah mempunyai MoU dengan Bawaslu Kalbar untuk menjadi lembaga pemantau Pemilu yang resmi.
“Seperti di Kalbar, setiap kali event Pilkada, Pemuda Katolik sudaah memiliki MoU dengan Bawaslu Kalbar untuk sebagai lembaga resmi, terdaftar menjadi lembaga pemantau pemilu,” pungkasnya.
Penulis: Boni J