Oelamasi, Vox NTT- Dinas Sosial Kabupaten Kupang menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan beberapa organisasi perangkat (OPD) terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gereja Betsebel, Tarus, Senin (10/12/2018).
Rakor tersebut langsung dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang Fahren Funay. Ia mewakili Plt. Bupati Kupang Kurinus Masneno.
Dalam sambutannya sebagaimana dibacakan Kadis Fahren, Plt. Bupati Kupang Kurinus Masneno mengaku, selama ini pelaksanaan PKH di kabupaten tersebut terkendala pada validasi data keluarga penerima manfaat (KPM).
Sebab itu, Kurinus Masneno meminta kepada setiap OPD terkait, agar melakukan upaya yang lebih baik dalam mendukung pelaksanaan PKH di Kabupaten Kupang.
Menurut dia, setiap OPD harus membangun komitmen yang sama. Sebab, PKH adalah program penunjang kehidupan masyarakat miskin.
Hal ini tentu saja merupakan wujud perhatian serius Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Kupang.
“Saya meminta penerima PKH, pemdamping dan juga fasilotator melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan keluarga, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sosial,” pinta Kurinus Masneno.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Fahren Funay meminta KPM PKH harus ada yang ingin mandiri.
“Harus juga ada KPM yang keluar dari kemiskinan. Pemda akan memfasilitasi pendamping dan penerima. Semua bantuan diharapkan tahun 2019 masih juga masih ada,” harap Kadis Fahren.
Terpisah, Jhon Kake, perwakilan pimpinan BRI Cabang Kupang dalam paparan materinya mengaku, pihaknya menjamin optimalisasi peran BRI dalam proses penyaluran bantuan sampai ke masyarakat penerima.
“Kini sudah pakai cara perbendaharaan dan anggaran Negara. Kami dibantu oleh 16 orang pendamping bantuan sosial. Sehingga penyaluran bisa selesai tepat waktu,” kata Jhon.
Ia juga mengeluhkan soal zona blank spot dan topografi yang mengakibatkan penyaluran lebih lama.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Ardy Abba