Ruteng, Vox NTT- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Manggarai tahun 2019 berjumlah kurang lebih Rp 1,2 Triliun lebih.
Bupati Manggarai Deno Kamelus menyatakan, ada tiga fokus utama dalam pengalokasian APBD tahun 2019.
Ketiganya, antara lain, pertama, alokasi untuk program sistem manajemen pertanian terintegrasi (simantri). Simantri menurut Deno, salah satu program pengentasan kemiskinan di Manggarai.
Kedua, pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kelancaran akses transportasi.
Ketiga, program dan pembangunan di bidang kesehatan.
Tak hanya tiga program tersebut, lanjut Bupati Deno, APBD Manggarai tahun 2019 juga akan dialokasi untuk pembangunan lampu penerangan jalan di dalam Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai.
Ia menambahkan, ada pula alokasi APBD 2019 yang tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Artinya, program dan alokasi anggarannya baru muncul pada tahun 2019.
Itu antara lain, pembiayaan mahasiswa-mahasiswi kedokteran yang merupakan putra dan putri Manggarai.
“Jadi karena mulai semester depan ini kan ganjil. Berarti nanti mulai semester 3,5,7 itu kita siapkan anggaran untuk membiayai mahasiswa (kodokteran) putra-putri Manggarai,” ujar Bupati Deno kepada VoxNtt.com di ruang kerjanya, Senin (7/1/2019).
Sebab itu, dalam waktu dekat Bupati Deno berjanji akan melakukan proses seleksi para penerima bantuan keuangan mahasiswa yang mengambil jurusan kedokteran.
“Persyaratan-persyaratannya, kemudian kita umumkan, yang mau melamar nanti ada tindak lanjut,” katanya.
Selanjutnya, APBD Manggarai tahun 2019 juga direncanakan akan membiayai 5 siswa untuk kemudian dikirim ke Akademi Agraria di Yogyakarta.
Hal ini nantinya untuk membantu Badan Pertanahan dalam rangka mempercepat proses sertifikasi tanah-tanah di Manggarai.
Lalu, program baru lagi yakni Pemkab Manggarai akan menganggarkan dana untuk membantu keluarga sangat miskin dalam peningkatan elektrikfikasi.
“Ini sebenarnya hanya tindak lanjut MoU antara para bupati dan gubernur tanggal 23 Oktober 2018 di Kupang,” jelas bupati yang berpasangan dengan Victor Madur itu.
“Jadi antara pemerintah pusat, provinsi, kemudian kabupaten itu harus sama-sama mengambil bagian meningkatkan elektrifikasi. Kita siapkan sekitar 600-700 rumah,” sambung dia.
Kemudian, lanjut dia, ada tambahan penghasilan kepada ASN non struktural dengan kategori tertentu.
Penulis: Ardy Abba