Labuan Bajo, Vox NTT-Kasus dugaan korupsi raskin oleh Kepala Desa Golo Lajang, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Hendrikus Baharun kian menyita perhatian publik.
Karenanya, baik Sang Kades maupun aparat penegak hukum yang menangani kasus ini, tak luput dari sorotan publik di Mabar.
Muhammad Achyar, Advokat di Labuan Bajo misalnya, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Mabar agar kasus penyelewengan raskin itu, segera dituntaskan.
Achyar saat dihubungi VoxNtt.com Kamis, 10/1/2019 menyampaikan, jika ditilik secara kasuistis, penyelewengan Raskin sebanyak 1.725 Kg itu tentu bukan menjadi prioritas Kejari Mabar. Sebab, nilai kerugian negara yang timbul cukup kecil dalam hal perkara korupsi.
Hal ini juga kata dia, mengakibatkan pihak penegak hukum enggan melanjutkan perkaranya lebih jauh.
Lebih lanjut dia menjelaskan, soal Kejari yang menyarankan penyelesaian kasus ini secara nonlitigasi (diskresi), itu sah-sah saja dalam persoalan hukum.
Namun tegas dia, perkara tersebut sebaiknya dilanjutkan sampai ke Pengadilan.
“Apalagi perkaranya sendiri telah menyedot perhatian publik di Mabar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penegakan hukum ini tentu akan bisa menjadi model bagi para Kepala Desa yang lain, sekecil apa pun penyelewengan terhadap keuangan negara yang dilakukan oleh mereka tentu memiliki konsekuensi hukum.
Baca: Aroma Konspirasi antara Kades dan Kejari Mabar Tercium Warga
Sementara itu, Advokat lainnya, Eduardus Gunung saat dihubungi VoxNtt.com mengatakan, secara hukum, kalau memang penyidik Kejari Mabar sudah memperoleh dua alat bukti, maka seharusnya segera menetapkan Kades Golo Lajang sebagai tersangka.
Hal itu kata dia, agar tidak menjadi polemik dan kecurigaan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut terang dia, jika penetapan tersangka berlarut-larut sementara alasan dan dasar hukum untuk itu sdh kuat dan cukup, maka tidak ada alasan lagi utk menunda-nunda penetapan tersangka dan segera dilimpahkan ke pengadilan.
Jawaban Kejari
Alle Guntur, Kasi Pidsus Kejari Mabar saat ditemui VoxNtt.com di ruangan kerjanya, Kamis (10/01/2018) mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki kasusnya.
“Kami akan tetap menyelesaikan persoalan ini, tapi harus melalui tahapan-tahapan,” ungkapnya.
Alle menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat agar memeriksa berapa kerugian yang dialami oleh negara.
Alle menambahkan, saat ini bukan hanya Desa Golo Lajang saja yang mengalami hal ini.
“Masih ada 75 desa yang mengalami kasus yang sama, dan semuanya sedang kami dalami lebih lanjut,” tutupnya.
Penulis: Sello Jome
Editor: Boni J