Kupang, Vox NTT- Ketua Pembinaan, Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi NTT periode 2018-2023, Julie Sutrisno Laiskodat mengatakan, dengan struktur pengurus yang lengkap, pihaknya siap menyukseskan semua program-program dari Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef A Nae Soi.
Anggota PKK yang menyebar sampai ke kampung-kampung, kata dia, dapat menjadi garda terdepan dalam mensosialisasikan program-program tersebut bersama perangkat daerah terkait.
“Perangkat-perangkat daerah tentunya punya sumberdaya manusia terbatas untuk door to door menyebarluaskan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur. Kebetulan PKK punya anggota sampai tingkat dasawisma, mereka bisa jadi pewarta dan penyebar luas program-program yang sangat bagus tersebut, ” kataJulie saat acara pelantikan pengurus tim PKK Provinsi NTT periode 2018-2023 di Aula Fernandes Kantor Gubernur Sasando, Jumat (25/1/2019) pagi.
Julie juga mengungkapkan kolaborasinya dengan dinas teknis terkait upaya PKK membangun sumber daya manusia NTT sejak dini.
PKK Provinsi lanjut dia, akan turun ke desa-desa di seluruh di NTT untuk sosialisasikan pentingnya tanam kelor di pekarangan rumah, serta gerakan gemar makan ikan.
“Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan generasi NTT yang sehat sejak dini. Untuk kelor kita bekerja sama dengan dinas pertanian, sementara untuk gerakan makan ikan berkoloborasi dengan dinas perikanan. Namun kita tetap membuka diri terhadap perangkat-perangkat daerah lainnya,” ujarnya
Sementara itu, Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi mengharapkan, pengurus PKK yang baru dilantik segera beraksi dalam mensukseskan program-program Pemerintah Provinsi NTT.
“Saya kira PKK itu penting untuk pembangunan. Ada sinkronisasi program pemerintah daerah dengan PKK. Mereka sangat bagus karena terdiri dari ibu-ibu dengan fokusnya pada pemberdayaan keluarga,” jelas Josef usai upacara pelantikan.
Josef meyakini, PKK sesuai dengan fungsinya akan berperanan besar dalam proses percepatan pembangunan di NTT. Itu terutama Program-program Perangkat Daerah (PD) dapat berjalan beriringan dan bersamaan dengan program PKK.
“Saya yakin, PKK pasti akan mendukung percepatan pembangunan. Karena ibu-ibu anggota PKK kan daya jangkauannya sampai ke desa bahkan RT. Dukungan dari PKK akan mempercepat pelaksanaan program perangkat daerah,” kata Josef.
Ia mengatakan, Pemerintah mendukung pelaksanaan Program Desa Model dari yang dicanangkan PKK Provinsi.
Tahun 2019, kata dia, PKK harus sudah dapat mulai melaksanakan program tersebut karena sudah dianggarkan.
“Desa model berarti kita akan membuat desa itu jadi contoh. Dengan cara melakukan upaya pemberdayaan masyarakat secara gotong royong serta dukungan anggaran yang memadai, sampai masyarakatnya mandiri. Tahun ini sudah dianggarkan dananya,” ujarnya.
Ia mengharapkan agar PKK juga dapat memanfaatkan dana desa dan dana Program Keluarga Harapan (PKH) demi menunjang upaya pemberdayaan keluarga.
Kader-kader PKK diharapkan juga terlibat aktif dalam pengawasan pemanfaatan dan-dana tersebut.
“Dana PKH kita naik secara signifikan. Dari Rp 800 miliar tahun 2018 menjadi Rp 2,9 triliun di tahun 2019. Itu yang kita minta PKK untuk turut memenage dana itu. Begitu pun dengan dana desa, PKK ikut membantu untuk menyukseskan program-program di desa,” pungkasnya.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba