Mbay, Vox NTT- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Nusa Bunga, menyebut Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo ‘biang kerok’ keributan dalam pembangunan waduk Lambo.
AMAN sendiri beranggotakan tiga komunitas masyarakat adat yakni Lambo, Rendu dan Ndora.
Kristian Minggu, salah satu orator AMAN menyatakan hal tersebut dalam orasinya saat aksi unjuk rasa di depan Kantor BPN Kabupaten Nagekeo, Senin (18/3/2019) siang.
Kristian menegaskan, BPN saat mengukur tanah di lokasi pembangunan waduk tanpa seizin pemilik tanah. Oleh karena itu, tegas dia, AMAN meminta BPN untuk menghentikan proses pengukuran tanah di lokasi pembangunan waduk Lambo.
Menurut dia, masyarakat adat Lambo, Rendu dan Ndora tidak menolak pembangunan waduk yang berlokasi di Lowose itu. Namun masyarakat adat menginginkan agar pembangunan waduk harus berlokasi di Malawaka dan Lowopebhu.
“Kami tidak tolak pembangunan waduk Lambo. Tapi kami hanya tolak lokasi di Lowose dan menawarkan lokasi alternatif di Lowo Pebhu dan Malawaka,” tegas Kristian.
Disaksikan VoxNtt.com, ratusan anggota AMAN wilayah Nusa Bunga mendatangi Kantor BPN dan Kantor Bupati Nagekeo pukul 12.30 Wita.
Di depan Kantor BPN Kabupaten Nagekeo mereka sempat melakukan orasi. Anggota AMAN tidak menemukan Kepala BPN Dominikus B. Insantuan.
Selanjutya, para demonstran langsung menuju Kantor Bupati Nagekeo. Di sana, mereka hanya menemukan seorang Plh Sekda Nagekeo Bernadinus Fansiena.
Sementara Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco Do dan Wakil Bupati Marianus Waja tidak berada di tempat.
“Maaf untuk bapak dan mama hari ini. Bupati dan wakil Bupati ada tugas. Bupati ada kegiatan pelantikan di Nangaroro, sementara Wakil Bupati berada di Mauponggo,” kata Plh Sekda Nagekeo, Bernadinus Fansiena saat menerima para demonstran.
Sementara itu, ditemui secara terpisah, Kepala BPN Kabupaten Nagekeo Dominikus B. Insantuan mengatakan, pihaknya melakukan pengukuran tanah di lokasi waduk tersebut atas permintaan Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Pengukuran tersebut didukung dengan data perencanaan pembangunan waduk Lambo.
“Maka dari itu, kami melakukan survey dan pengukuran di Lambo. Setelah ada penolakan dari masyarakat setempat, kami tidak melakukan pengukuran lagi. Sampai saat ini lokasi tersebut belum disertifikat karena ada penolakan dari warga,” ujar Dominikus saat ditemui awak media di ruang kerjanya.
Penulis: Arkadius Togo
Editor: Ardy Abba