Borong, Vox NTT-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Manggarai Timur (Matim), Yosef Durahi menegaskan setiap program fisik desa harus memiliki papan tender.
“Ke depan pasti banyak pekerjaan fisik, terutama lapen. Pokonya berkaitan dengan pekerjaan fisik, itu diwajibkan untuk memasang papan tender,” ujar Kadis Yosef saat ditemui VoxNtt.com di ruang kerjanya di Lehong, Senin (06/05/2019).
Dikatakan Yosef, dirinya akan segera memerintahkan setiap kepala desa dan ditegaskan melalui surat terkait pemasangan papan tender dalam proyek fisik.
“Nanti kalau ada yang langgar pasti ada sanksi, salah satu penyebab pelanggaran itu tidak transparansi,” imbuhnya.
Yosef mengaku, seharusnya ia berada di desa untuk melakukan pemantauan desa. Namun, hingga kini pihaknya terkendala fasilitas.
“Saya memang sudah janji tetapi kendala pada fasilitas, tentu kita tidak bisa pakai kendaraan roda dua. Selama ini saya jalan ke desa pinjam mobil dari dinas lain,” imbuhnya.
Kendati demikian, kata dia apapun bentuk penggunaan dana desa itu merupakan uang Negara dan masyarakat wajib mengetahui.
“Itu penting,” tegasnya.
Oleh karena itu, terang Yosef, masyarakat punya kewajiban untuk merencanakan bersama, bukan hanya direncanakan oleh orang-orang tertentu.
“Kepala desa, perangkat desa, atau pemerintah desa tetapi oleh masyarakat. Karena di dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk merencanakan pembangunan desa,” ujarnya.
Selain pemasangan papan tender dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan desa, Kadis Yosef juga mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, BUMDes bukan sekedar kegiatan seremonial belaka. Hal ini kata dia, karena BUMDes yang ada selama ini selalu mengharapkan penyertaan modal dari pemerintah tanpa terlebih dahulu menunjukkan berapa modal yang dimiliki.
Yosef menjelaskan, penyertaan modal oleh pemerintah apabila usaha yang dilakukan oleh desa mengalami keterbatasan dana.
“Itu harus ada proposal kepada pemerintah,” pintanya.
Yosef berharap, proposal disampaikan ke pemerintah kabupaten bukan untuk pengadaan barang seperti mobil yang harga ratusan juta rupiah tetapi desa harus memiliki prodak yang bisa dihasilkan.
Ke depan kata Yosef, pihaknya akan mencoba memfokuskan 10 BUMDes
“Nanti kita akan koordinasi dengan berbagai pihak untuk sosialisasi dan pendampingan,” ujarnya.
Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba