Soe, Vox NTT-Dua srikandi politik asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ir. Emilia J. Nomleni dan Dr. Inche Sayun, ditetapkan partai menjadi pimpinan DPRD NTT.
Emilia J Nomleni, sebagai Ketua DPRD Provinsi NTT dan Inche Sayuna sebagai salah seorang Wakil Ketua.
Penetapan dua politisi perempuan asal TTS ini pun menuai banjir ucapan dan profisiat.
Lalu apa mereka soal jalan Provinis NTT, khususnya di daerah asal keduanya, Daerah Pemilihan (Dapil) VIII, TTS?
VoxNtt.com berhasil mewawancarai kedua politisi perempuan ini lewat seluler, Rabu (11/09/2019) pagi.
Inche Sayuna yang diwawancarai, mengatakan, kemunculan dirinya dan Ibu Emi Nomleni sebagai pimpinan di DPRD Provinsi NTT merupakan bentuk penghargaan tersendiri bagi kepemimpinan kaum perempuan di NTT.
“Kepimimpinan di DPRD Provinsi NTT membawa warna tersendiri bagi wajah perpolitikan di tanah air, khususnya di NTT. Dimana kaum perempuan juga tampil sebagai mengambil bagian dalam setiap arah kebijakan,” ujar doktor hukum ini.
Ditanyai terkait persoalan jalan provinsi yang banyak dikeluhkan di kabupaten khususnya di TTS, Inche, mengatakan, dirinya sudah melihat dari dekat kondisi jalan provinsi yang memprihatinkan di kabupaten-kabupaten.
“Memang, menjadi pimpinan DPRD NTT harus melihat dan memperhatikan kondisi jalan yang ada di semua kabupaten. Namun, kalau ditanyai wartawan (VoxNtt.com, red) terkait masalah jalan khusus di TTS, maka saya melihat bahwa kondisi jalan di sana masih sangat memprihatinkan,” ujar Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT.
Oleh karena itu, menurut Inche, meski KUA PPS sudah ditetapkan untuk tahun 2020 dan harus dilaksanakan sebagai anggota DPRD NTT yang baru terpilih, namun tentu harus dilihat sesuai arah kebijakan Pemerintah Provinsi NTT.
“Misalnya, TTS hendak dijadikan sebagai daerah pariwisata maka arah kebijakannya harus dimulai dari penataan infrastruktur jalan. Sekali lagi, kalau ditanyai soal jalan di TTS maka tentu akan terus diback up dalam anggaran APBD I pada tahun selanjutnya karena anggaran tahun 2020 sudah ditetapkan sebelum anggota DPRD NTT yang baru, mulai menjabat,” jelas Inche.
Sementara Emilia J Nomleni yang ditetapkan PDI Perjuangan sebagai Ketua DPRD NTT, mengatakan, secara umum jalan provinsi NTT banyak dikeluhkan masyarakat di kabupaten-kabupaten.
“Oleh karena itu, untuk menangani persoalan infrastruktur jalan provinsi yang ada di kabupaten-kabupaten butuh kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan NTT ini.
Menurutnya, jika ada kerja sama yang baik maka bisa dilakukan terobosan bersama antara pemerintah kabupten, provinsi maupun pusat untuk membahas dan mencari solusi.
“Jangan sampai karena status jalan provinsi atau jalan negara atau kabupaten lalu, tanggungjawabnya pun demikian. Kita bisa duduk bersama, kaji bersama untuk bangun bersama tanpa terlalu terbentur dengan status jalan,” ujar Emi Nomleni.
Penulis: L. Ulan
Editor: Irvan K