Kupang, Vox NTT-Wacana tentang Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat yang dipanggil untuk posisi menteri di Kabinet Jokowi kian santer di jagat maya.
Tak sedikit masyarakat NTT yang mendukung wacana tersebut dengan dalih, kapan lagi orang NTT ditunjuk untuk menjadi menteri.
Sementara sisi lain, masyarakat yang menolak wacana tersebut juga tak kalah saing. Mereka beralasan Gubernur Laiskodat harus menyelesaikan urusan pembangunan NTT yang baru ia mulai setahun lalu. Viktor-Josef baru saja pada 5 September 2018 lalu.
Rabu, 11 September 2019, VoxNtt.com mencoba mewawancari Sarah Lery Mboik, staf khusus Gubernur NTT dan Direktur PIAR NTT.
Sarah, menyambut baik wacana itu secara positif dengan dua pertimbangan yang mesti dikomentari.
Pertama, terkait dengan wacana ditunjuknya Gubernur Laiskodat sebagai menteri, Sarah menilai keputusan itu sebagai pengakuan kapasitas dan integritas.
“Presiden tahu siapa yang harus dia cari dalam memajukan Indonesia. Kami apresiasi akan hal itu”, tutur Sarah.
Namun, lanjut Sarah sebagai pertimbangan kedua, pikiran membangun Indonesia tidak harus dari Jakarta.
“Bisa dari NTT yang termiskinkan selama ini dan orang yang tepat membangun Indonesia dari NTT adalah VBL. Selama satu tahun kami belajar bagaimana ia membangun birokrasi yang bersih. Bagaimana belajar mendesain sistem pemerintahan yang bersih. Bagaimana ia melakukan itu dan kami masih membutuhkan itu”, jelas direktur PIAR NTT itu.
“Kalau dia dialihkan nanti target kita untuk NTT sejahtera hanya diawang-awang. Kalau bisa Pak Jokowi berikan dia kesempatan. Dia sangat bagus untuk merangkul stake holder. Dia tidak hegemoni dan anti korupsi. Untuk merubah kultur orang NTT butuh Viktor. Penggantinya dia saya tidak yakin karakternya sama,” jelas Sarah.
Soal informasi penawaran posisi menteri oleh Presiden Jokowi kepada Gubernur Viktor, Sarah membenarkan hal itu.
“Yang saya tahu ia dia ditawarkan jadi menteri. Saya langsung terganggu karena kami masih rindu dia mentransfer keterampilan dan etos kerja yang luar biasa itu”, tandasnya.
Penolakan lain, datang dari Akademisi Unwira Kupang, Eston Niron. Kepada VoxNtt.com (11/09/2019) malam, Eston menyampaikan Gubernur NTT harus konsisten dengan keputusan politiknya ketika maju dalam kontestasi elektoral (Pilgub) kemarin.
“Gubernur NTT harus mempunyai etika politik untuk menjaga dan menghargai mandat, kepercayaan politik dari masyrakat NTT yang sudah memilihnya menjadi Gubernur selama 1 periode”, jelas Mahasiswa Magister Ilmu Politik Univesitas Airlangga itu.
Sementara Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa menyampaikan dukungan andai saja, Gubernur Viktor dipanggil Presiden Jokowi untuk menjabati posisi menteri.
“Terkait beredarnya informasi bahwa Gubernur NTT akan dipinang Jokowi menjadi menteri maka kami sangat mendukung karena terkait posisi menteri adalah hak prerogratif Presiden Jokowi dan peluang ini tidak boleh disia-siakan oleh Gubernur NTT”, tegas Gabriel.
Namun, lanjut dia, jika posisi menteri karena tekanan publik NTT ke Presiden Jokowi maka tidak perlu disokong.
“Jika karena tekanan publik NTT kami tidak mendukung karena kita ikut kangkangi hak prerogratif Presiden Jokowi”, tandasnya.
Penulis: Ronis Natom
Editor: Irvan K