Ruteng, Vox NTT- Plasa Telkom Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tak hanya dinilai melanggar UU Perlindungan Konsumen, Plasa Telkom Ruteng juga disebut telah melanggar UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
“Saya menduga Telkom telah melanggar UU Perlindungan Konsumen dan Telekomunikasi, sebab kami pelanggan merasa ditipu,” ujar Jefri Teping, salah satu pelanggan IndiHome asal Pitak, Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong kepada VoxNtt.com di Ruteng, Rabu (18/12/2019).
Jefri beralasan selama ini jaringan Wifi IndiHome di rumahnya kerap macet bahkan mati total. Padahal, ia sudah membayar kewajiban 500 ribu rupiah tiap bulannya.
“Pelanggan sudah melaksanakan kewajiban, tetapi Telkom tidak memberikan kepuasan kepada pelanggan,” ujar Jefri.
Sebab itu, ia menilai Plasa Telkom Ruteng telah melanggar UU tentang Perlindungan Konsumen dan Telekomunikasi.
“Sebenarnya sudah ada UU yang mengatur perlindungan pengguna internet. Pengguna internet di Indonesia dilindungi haknya untuk berlangganan internet,” tukas dia.
Dalam konteks ini, ia pun menduga Plasa Telkom Ruteng telah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pada Pasal 4 (b) disebutkan, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Kemudian, lanjut Jefri, Pasal 7 (f) disebutkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang diperdagangkan. Sedangkan huruf (g) disebutkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
“Kami ini kan stabil bayar 500 ribu setiap bulan. Sementara jaringan sering lelet, bahkan sering mati total. Ini yang saya kecewa,” ujar Jefri.
Selain itu, menurut Jefri, Plasa Telkom Ruteng juga diduga telah melanggar UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Itu terutama pada Pasal 15 ayat (1). Di situ disebutkan, atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi.
Kemudian ayat (2) disebutkan, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan atau kelalaiannya.
Sementara itu, hingga berita diturunkan Supervisor Plasa Telkom Ruteng Blasius Kon. VoxNtt.com mendatangi kantornya, Rabu sore, namun Blasius sedang berada di luar Kota Ruteng. Dihubungi VoxNtt.com melalui pesan WhatsApp-nya, Blasius belum merespon.
Penulis: Ardy Abba