Borong, Vox NTT-Sebanyak 76 sekolah di tiga kabupaten di Manggarai mendapat anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Provinsi NTT pada tahun anggaran 2020.
Ketiganya itu yakni, Kabupaten Manggarai 6 sekolah, Manggarai Barat 21 sekolah dan Manggarai Timur 49 sekolah.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi NTT, Yohanes Rumat mengatakan program itu cukup baik dalam menunjang kebutuhan pendidikan di NTT ke depan.
“Mencermati penyebaran DAK tahun 2020 bidang pendidikan SMA atau SMK yang tersebar di Manggarai Raya, cukup baik dalam program berupa ruang kelas baru, perabot sekolah, laboratorium bahasa, laboratorium IPA, ruangan praktik produksi, atau pengadaan peralatan praktik juga peralatan lain,” kata Rumat dalam keterangan tetulisnya yang diterima VoxNtt.com, Kamis (16/01/2020),
Dikatakannya, penyebaran program dan tempat lokasi tentu berdasarkan kerja sama pihak pemerintah, DPRD dan penyelenggara pendidikan, serta masyarakat.
Anggaran dan nama sekolah itu jelas Rumat, berdasarkan imput yang disampaikan oleh masyarakat, DPRD maupun penyelenggaraan pendidikan lewat provinsi dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan di Jakarta.
“Kami selaku anggota DPRD Provinsi NTT dari Komisi V sebagai mitra dari Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Pendidikan berharap masyarakat penyelenggara pendidikan di kabupaten untuk pro aktif memberikan input dan informasi ke Dinas Pendidikan seperti proposal atau menciptakan jaringan dan lebih banyak mengenal mitra,” katanya.
Hal ini kata Ketua DPC PKB Matim itu, cukup membantu untuk mendapatkan informasi bagaimana cara memeroleh dana-dana tersebut.
Kendati demikian, Rumat khawatir banyak juga manajemen sekolah atau kepala sekolah masa bodoh dengan keadaan sekolahnya.
Atau lebih ekstrem lagi kata dia, ada kepala sekolah yang berpikir bahwa pengembangan dan kualitas fisik dan sarana sekolah adalah tugas pemerintah semata.
“Kalau cara pikir ini yang dipakai maka lembaga itu tidak akan pernah berkembang dan maju,” imbuh anggota DPRD NTT dua periode itu.
Oleh karena itu, Rumat menyarankan agar kepala sekolah harus berkreatif berhubungan dengan mitra atau para pihak yang berkepentingan.
“Dari situlah nanti input dan data- data sekolah masuk orang yang tepat sasaran. Selain hubungan kemitraan tadi yang paling penting juga akreditasi sekolahnya harus jelas,” tukasnya.
Dikatakannya, jikalau akreditasi sekolahnya jelas dan nilai baik, maka kewajiban pemerintah mendorong terus agar lebih baik lagi.
Penulis: Sandy Hayon
Editor: Ardy Abba