Labuan Bajo, Vox NTT- Ketua Fraksi Demokrat MPR RI Benny K Harman mengingatkan tentang bahaya formalisme Pancasila yang dilakukan para pejabat.
Ia menerjemahkan formalisme Pancasila adalah sebuah praktik yang hanya menghafalkan sila-sila pada dasar ideologi negara Indonesia itu, tetapi jarang diimplementasikan dalam kehidupan.
“Banyak yang sampaikan ke saya, Pa Benny sosialisasi Pancasila itu seharusnya untuk pejabat saja, untuk masyarakat tidak penting,” ujar BKH saat kegiatan sosilisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Kantor Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (09/02/2020).
Menurut dia, pernyataan masyarakat tersebut tentu saja lahir dari realitas bahwa banyak pejabat yang mempraktikan Pancasila hanya formalitas belaka, tetapi tidak diterapkan dalam kehidupannya.
Ada banyak pejabat, kata dia, kerap melakukan sosialisasi Pancasila, tetapi justru korupsi.
“Sering omong Pancasila, tetapi korupsi di mana-mana, ketidakadilan di mana-mana. Ini yang saya sebut Pancasila menjadi formalisme, ini bahaya,” terang Anggota DPR RI asal Dapil NTT 1 itu.
Kendati demikian, menurut BKH perilaku para pejabat yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan tantangan bersama.
Perilaku demikian, lanjut BKH, bukan berarti masyarakat juga ikut dan tidak menghayati nilai-nilai Pancasila untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di depan ratusan warga yang datang, BKH mengingatkan agar Pancasila tidak hanya sekadar omong, diskusi dan menghafal belaka.
Namun lebih dari itu. Nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus dihayati, untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-sehari.
“Jangan sampai omong Pancasila, tetapi kita tidak tahu apa maknanya dan bagaimana pelaksanaannya. Parahnya lagi kalau tidak mengenal Pancasila,” tandasnya.
Penulis: Ardy Abba