Ruteng, Vox NTT – Badan Pengawas Pemlihan Umum (Bawaslu) RI telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada serentak September 2020 mendatang, bertempat di Redtop Hotel Jakarta Pusat, Selasa (25/02/2020).
Tertuang dalam data yang dirilis Bawaslu RI, Manggarai merupakan salah satu kabupaten dengan kategori rawan tinggi yakni prosentase 57,21 persen dari empat dimensi yang diukur sebagai indikator.
Hal itu disampaikan koordinator Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga, Herybertus Harun dan Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Manggarai, Fortunas H. Manah kepada wartawan di Ruteng, Kamis (27/2/2020).
Herybertus Harun mengatakan terdapat tiga level IKP Pilkada serentak 2020 yakni level 1 dan 2 kategori rendah dengan skor 36,12-43,06 persen, level 3 dan 4 kategori sedang dengan skor 43,07 – 56,94 persen,serta level 5 dan 6 dengan skor 56,96 – 63.88 persen.
“Kabupaten Manggarai berada pada urutan ke 45 dari 261 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 mendatang atau pada posisi level 5 dengan skor 57,18 persen atau masuk dalam kategori rawan tinggi,” katanya.
Herybertus menjelaskan, kategori level tersebut mengacuh pada empat dimensi yang menjadi indikator penilai Bawaslu.
Keempatnya yakni, dimensi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi politik, serta sejumlah sub dimensi lainnya.
Herybertus merincikan khusus untuk dimensi konteks sosial politik Kabupaten Manggarai mendapat skor 54,12 persen, dimensi penyelenggaran pemilu yang bebas dan adil dengan skor 66,56 persen, dimensi kontestasi 47,14 persen dan dimensi partisipasi politik 61,30 persen.
“Kabupaten Manggarai mendapat skor rawan tinggi pada dimensi-dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil yakni 66,56 persen. Sedangkan dimensi kontestasi skor 47,14 persen namun akumulasi dari empat dimensi, kita (Manggarai) masuk pada level 5 atau kategori rawan tinggi,” ujarnya.
Dikatakan, khusus pada dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, Manggarai berada pada posisi 15 kabupaten lainnya dengan skor tertinggi di antaranya kabupaten Manokwari, Kota Makasar, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Yahukimo, Lombok Tengah, Kota Waringin Timur, Gowa, Minahasa Utara, Cianjur, Halmahera Barat, Kabupaten Bandung dan Mamuju Tengah serta beberapa lainya.
Lebih lanjut, kata Herybertus, IKP adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu/Pilkada yang demokratis dan bertujuan sebagai alat untuk mendeteksi dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan.
Selain itu, alat pemetaan, pengukuran potensi, prediksi dan deteksi dini.
Dikatakan juga, dalam proses mendapatkan data yang dirilis, Bawaslu RI juga melibatkan seluruh Bawaslu kabupaten/kota yang menjalankan Pilkada serentak 2020 dengan menyebarkan quisioner pada sejumlah lembaga yakni KPU Kabupaten, Kepolisian, Media Massa, serta Bawaslu Kabupaten.
“Kuisioner telah kami bagikan ke lembaga tersebut, setelah diisi kami di kabupaten kirimkan ke Bawaslu RI melalui aplikasi yang telah disiapkan. Selain itu juga ada data-data pendukung sebagai lampiran dari form kuisioner tersebut,” katanya.
Sementara Kordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Manggarai Fortunatus H. Manah menjelaskan, landasan hukum Bawaslu dalam melakukan pemetaan kerawanan adalah UU nomor 10 tahun 2016.
Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan meliputi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Selain itu juga UU 7 tahun 2017 yakni Bawaslu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, dan dalam melakukan pencegahan pelanggaran Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan, serta pelanggaran pemilu/pemilihan.
Penulis: Pepy Kurniawan
Editor: Ardy Abba