Betun, Vox NTT-Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran meminta agar masalah penegakan hukum jangan dijadikan komodoti politik.
Hal ini ditegaskan Bupati Stef menyusul penahanan beberapa tersangka kasus korupsi pengadaan bawang merah oleh Polda NTT. Beberapa tersangka itu salah satunya adalah kepala Dinas Pertanian Malaka.
Menurut Bupati pencetus Revolusi Pertanian Malaka (RPM) ini, urusan hukum itu berkaitan dengan Aparat Penegak Hukum yang melibatkan para profesional yang bertugas. Sementara urusan politik yang sementara digelar menyangkut kegiatan Pilkada untuk memilih kepala daerah.
Pernyataan itu ditegaskan saat kegiatan Rekoleksi Kategorial bagi ASN Pemkab Malaka oleh Uskup Atambua di panggung Tahbisan Dekenat Malaka, Paroki Betun, (09/03/2020).
” Kejahatan itu dibuat karena dua hal yakni melanggar aturan dan ada niat. Kita yang lain itu tidak usah presure dan intervensi karena Polisi, Jaksa dan KPK itu adalah aparat penegak hukum yang sangat profesional untuk mengurus mereka-mereka yang diduga melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara,” ujar Bupati Stef.
Bupati juga menegaskan agar para kandidat yang bertarung dalam Pilkada Malaka jangan mempolitisasi kasus hukum. Sebaliknya ia berpesan agar momentum Pilkada sebagai ajang pertarungan gagasan dalam membangun Malaka.
”Para kandidat tidak boleh menggunakan hal ini sebagai komoditi politik karena ini murni urusan hukum,” imbuh mantan Kadis Kesehatan Provinsi ini. (VoN).