Maumere, Vox NTT- Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengusulkan anggaran untuk membiayai pencegahan dan penanganan Covid-19.
Meski belum ada penetapan ada wacana seputar pengalihan sejumlah pos APBD untuk membiayai pencegahan dan penanganan Covid-19 di Sikka.
Salah satu pos anggaran yang sempat disebut-sebut adalah alokasi APBD yang diusulkan melalui DPRD yang biasa disebut Pokok-pokok Pikiran alias Pokir.
Meski demikian, anggota DPRD asal Dapil Sikka 3 Partai Gerindra, Stef Say menegaskan tidak benar bila Pokir dipangkas.
Menurutnya, Pokir adalah belanja langsung ke masyarakat yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
“Harus relevan dengan himbauan dari pusat. Baik Jokowi maupun Sri Muliyani menegaskan agar belanja langsung yang bersentuhan dengan masyarakat tidak boleh diganggu,” tegasnya kepada VoxNtt.com, Sabtu (04/04/2020).
Menurutnya, ada beberapa pos anggaran lain yang seharusnya dipangkas atau dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Pertama, uang perjalanan dinas. Menurutnya, uang perjalanan dinas senilai Rp 50 Miliar yang terdiri atas Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dapat dialihkan sebagian.
Bila masa karantina diproyeksikan berlangsung sampai 29 Mei, maka praktis tidak ada perjalan dinas.
“Kita pangkas 3 bulan kita bisa dapatkan kurang lebih Rp 15 Miliar dengan perkiraan dalam masa normal sebulan membutuhkan Rp Miliar perjalanan dinas,” ungkapnya.
Kedua, pembiayaan UN untuk SD dan SMP. Dengan ditiadakannya UN maka dana tersebut tidak dipakai.
Oleh karenanya, mantan calon Wakil Bupati Sikka tersebut menganjurkan pembiayaan Ujian Nasional (UN) turut dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Ketiga, pembiayaan untuk program jaminan sosial kesehatan bagi rakyat Sikka.
Sebelumnya, pemerintah telah menganggarkan sesuai Perpres 75 Tahun 2019 yang mana terjadi kenaikan 100 persen iuran.
Belakangan, Perpres tersebut dibatalkan MA. “Kelebihan dana untuk jaminan kesehatan kita alihkan untuk penanganan Covid-19,” tandasnya.
Penulis: Are De Peskim
Editor: Ardy Abba
