SoE,Vox NTT-Kasus kekerasan akhir-akhir ini marak terjadi dengan melibatkan beberapa oknum anggota Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor Tengah Selatan (DPRD TTS). Kini, aksi kekerasan itu menuai kritikan keras masyarakat.
Habel Hitarihun, tokoh masyarakat (Tomas) TTS mengkritik keras maraknya aksi kekerasan dan aksi premanisme yang dipertontonkan oleh beberapa oknum anggota DPRD TTS di tengah masyarakat.
Hitarihun yang adalah anggota DPRD TTS Periode 2004-2009 ini menyesalkan, aksi-aksi kekerasan oleh oknum-oknum anggota DPRD TTS di luar tugas pokoknya.
Dia menyebut aksi oknum-oknum yang melakukan kekerasan di luar tugas pokok dan fungsi, hanya merusak citra lembaga terhormat DPRD TTS.
Sudah begitu, lanjut Hitarihun, proses pemeriksaan di lembaga Badan Kehormatan (BK) DPRD TTS pun terkesan hanya kamuflase semata.
“Tata tertib dan kode etik di BK itu sudah ada. Hanya yang terjadi adalah tidak pernah ada tindakan yang tegas,” katanya saat diwawancarai VoxNtt.com, Selasa (21/04/2020).
Mestinya, menurut tokoh masyarakat ini, hasil pemeriksaan diserahkan kepada partai dari oknum-oknum tersebut, sehingga harus ada penindakan dan penertiban secara tegas dan jelas.
“Selama ini kan, ditutupi. Padahal DPRD itu lembaga yang terhormat. Bukan menampung orang-orang liar yang kelakukannya merusak citra lembaga yang terhormat,” tagas Hitarihun.
Dia mengungkapkan, kelemahannya adalah BK di DPRD semuanya adalah anggota dewan.
“Dulu sesuai Permendagri, dari lima anggota BK, duanya dari tokoh masyarakat, tiga dari DPRD. Namun, dengan adanya perubahan aturan maka anggota BK semuanya dari DPRD. Ini yang menimbulkan biang ketidaktegasan. BK dalam melakukan penindakan,” urainya.
Tindakan-tindakan kekerasan menurut Hitarihun, menunjukkan orang sudah tidak tahu diri, tidak rasa diri dan tidak jaga diri.
“Tugas anggota dewan itu memperjuangkan aspirasi masyarakat, mewakil rakyat bukan liar begitu,” tutupnya.
Penulis: Long
Editor: Ardy Abba