Kupang, Vox NTT-Ekonom Rizal Ramli ikut mengikuti perkembangan polemik pro-kontra tambang dan pabrik semen di Luwuk dan Lingko Lolok, Manggarai Timur, Flores, NTT.
Menurut Rizal, pembangunan di Manggarai Timur dan Flores umumnya, sebaiknya fokus di bidang Pariwisata, Pertanian dan Perikanan.
Sektor-sektor tersebut jika dikelola dengan baik, demikian Rizal, bisa membuat rakyat hidup lebih makmur dan sejahtera.
“Bukan bidang yang merusak lingkungan dan hanya bersifat ‘enclave’ seperti pertambangan,” tulis Rizal dalam akun Twitternya @RamliRizal, Sabtu 11 Juli 2020.
Ciutan itu merespon tulisan Yos Nggarang di VoxNtt.com yang berjudul “Tambang Bawa Masalah, Pariwisata Merana, Apa yang Dibuat Gubernur Viktor?”
Yos dalam tulisannya tersebut menilai kengototan Pemprov NTT dan Pemda Matim dalam menghadirkan industri tambang dan pabrik semen, justru berlawanan dengan komitmen Jokowi untuk menjadikan Manggarai dan NTT umumnya sebagai daerah industri pariwisata.
Komitmen dan perhatian Jokowi terbukti dalam Perpres no.32/2018 tentang Badan Ototritas Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOP-LBF).
Ia menilai, persoalannya disebabkan belum adanya kesamaan visi-misi antara pemerintah pusat yang diwakili oleh BOP dan Pemda NTT. Kesamaan visi itu harusnya lebih mudah lagi diimplentasikan karena Gubernur Viktor Laiskodat merupakan Kader partai Nasdem yang nota bene bagian dari koalisi pemerintah Jokowi -Ma’ruf Amin.
“Pertambangan adalah industri ekstraktif, bisnis monopoli. Konsekensinya, pertumbuhan ekonomi dan kekayaan hanya di nikmati oleh segelintir orang, sementara dampak kerusakan lingkungan dan polusi udara menjangkau banyak orang,” tegas Yos.
Ia juga mengeritik Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas yang terkesan mengekor kebijakan gubernur Viktor Laiskodat. Bahkan, menurut dia, Bupati Agas aktif sekali merayu para pemilik tanah agar bersedia menjual tanahnya untuk lokasi tambang dan pabrik semen.
http://fuq.zqc.mybluehost.me/2020/07/03/video-pemerintah-harusnya-malu-ketika-rakyat-menjual-tanah-untuk-tambang-mengapa/65076/
Padahal, seharusnya Bupati sadar bahwa tanah itu satu-satunya aset orang kampung, menjadi basis ekonomi masyarakat dalam jangka Panjang, dan tidak beranak.
Lebih miris lagi, kata dia, tanah itu dijual ke pemodal yang tak lain adalah perusahaan lama yang sudah mengeruk kekayaan alam di Satar Teu dan Sirise. Hingga saat ini bekas galian tambang di sana belum direklamasi sehingga meninggalkan lubang yang menganga. (VoN).