Kupang, Vox NTT-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pemerintah provinsi itu untuk segera mengambil langkah-langkah konkret demi mengatasi berbagai kendala selama proses belajar mengajar secara virtual (daring).
Di tengah keterbatasan jaringan internet dan ketidakmampuan orang tua wali, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah ini.
Wakil Ketua V DPRD NTT, Cristina Pati menegaskan, pembelajaran secara daring, menimbulkan permasalahan yang kompleks, keterbatasan orang tua yang tidak bisa membelikan handphone paket data, dan masalah jaringan merupakan permasalahan serius.
“Pemerintah perlu melakukan intervensi bantuan, entah bantuan langsung berupa paket data, atau menghadirkan jaringan di pelosok-pelosok yang tidak ada internet, atau langkah lain untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya Kepada wartawan, Senin (03/08/2020)
Pemerintah, kata dia, perlu melakukan pendataan yang akurat, mengidentifikasi daerah-daerah mana saja di NTT yang akses internetnya sangat terbatas atau tidak ada jaringan. Kuncinya ada di data. Dengan data ini pemerintah bisa melakukan intervensi bantuan agar tepat sasaran.
Proses pembelajaran saat ini, sebut dia, sangat tidak efektif.
“Ada anak-anak, yang orang tuanya tidak mampu membelikan Handphone atau ada yang sudah memilikinya namun kemudian tidak memiliki paket data, serta ketiadaan dan keterbatasan internet dalam menopang proses belajar mengajar itu, ” pungkasnya.
Kristina mengaku, akan melakukan rapat dengan dinas terkait (pendidikan), untuk bersama-sama mencari solusi. Dinas pendidikan, harus mengambil langkah cepat, dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar melihat permasalahan di daerah ini dengan serius.
“Dalam waktu dekat, kami akan menggelar pertemuan dengan dinas terkait untuk membicarakan hal ini. Sehingga bagaimana nanti, pemerintah provinsi bisa membantu untuk mengatasi masalah yang dihadapi anak-anak kita ini. Saat ini, anak-anak kita memang sangat kesulitan,” sebut Pati.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi mengatakan pihaknya merujuk kepada edaran kementrian nasional kemudian keputusan Gubernur yang diterjemahkan secara Konkret oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Tetapi esensi kekuatannya ada di orang tua. Dan kita harus bermitra dengan orang tua didikan, ” kata Linus, usai dilantik menjadi Kadis P dan K provinsi NTT, Senin sore.
Menurut Lusi, proses pembelajaran secara virtual (daring) itu tidak menjadi sebuah persoalan kalau ada kesadaran bersama dari orang tua dan kelompok peduli pendidikan.
“Karena apa? Karena ini masa pandemi yang cukup lama. Dan ini butuh tanggung jawab bersama dan gerakan bersama,” pungkasnya.
Ia menegaskan pandemi covid-19 bukan menjadi halangan di sektor Pendidikan.
“Tetapi terus mencari berbagai terobosan untuk memperjuangkan esensi Pendidikan khususnya masyarakat itu sendiri dan orang tua, ” tandasnya.
Terkait dengan banyaknya keluhan dari masyarakat dengan proses pembelajaran secara virtual itu, Linus mengatakan, keluhan itu normatif.
“Karena memang semua serba begini. Tapi itu bukan menjadi pengaruh terhadap anak atau siswa untuk belajar. Tetapi bagaimana strategi agar anak itu bisa belajar secara baik dan menyenangkan, ” ujarnya.
Proses pembelajaran secara virtual ini jelas dia, belum memastikan sampai kapan. Karena pandemi ini belum diketahui kapan berakhir.
“Kita liat perkebangan ke depan seperti apa. Kalau memang pandemi ini sudah turun, maka KBM normal pasti bisa dihidupkan sesuai edaran kementrian Pendidikan dan surat edaran Gubernur, ” tutur Mantan Kepala Badan Nasional Pengelolah Perbatasan (BNPP) Provinsi NTT itu.
Penulis : Tarsi Salmon
Editor : Irvan K