Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»NASIONAL»Sri Mulyani: Jangan Banyak Minta, Republik Ini Bisa Bangkrut
NASIONAL

Sri Mulyani: Jangan Banyak Minta, Republik Ini Bisa Bangkrut

By Redaksi21 Agustus 20202 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Menteri Keuangan, Sry Mulyani
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Betun, Vox NTT-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhati-hati dalam mengalokasikan belanja pegawai dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Hal ini dikarenakan banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang meminta banyak fasilitas untuk bekerja.

Sebagai informasi, adanya pandemi Covid-19 ini bisa membuat beberapa pegawai PNS bekerja di rumah dengan memanfaatkan teknologi. Hal ini membuat pengeluaran anggaran PNS menjadi meningkat.

Dilansir dari Okezone.com, Menteri Keuangan (Menkeu ) Sri Mulyani meminta agar pegawai Kemenkeu jangan terlalu manja meminta fasilitas dengan menggunakan anggaran pemerintah. Jika digunakan, bisa membuat keuangan negara akan berkurang.

“Jangan terlalu manja lah. Sedikit sedikit minta. Nanti Republik Indonesia bisa bangkrut apalagi kalau bayar pajaknya minimal dan kita harus work balance dan income balance,” ujar Sri Mulyani Town Hall Meeting Kementerian Keuangan, Jumat (21/08/2020).

Pasalnya, dalam acara itu, salah satu pegawainya meminta fasilitas laptop untuk bekerja. Menurutnya, pengadaan laptop tambahan secara besar-besaran di Kemenkeu bisa membengkakan impor negara.

“Untuk laptop, flexible working space sekarang kita pikirkan untuk infrastruktur kita. Kalau kamu bilang, Bu belanjakan saja untuk beli laptop. Tahu enggak apa yang terjadi Yusman? Neraca pembayaran kita impornya gede banget, mau laptop belum dibikin di Indonesia,” bebernya.

Dia pun menegaskan, alokasi anggaran Kemenkeu saat ini harus fokus untuk mendongkrak aktivitas ekonomi agar hidup kembali.

“Padahal saya mau belanjanya bikin ekonomi kita mutar. Kalau impor terus kan sama saja, sudah belanja banyak tapi ekonominya nggak jalan, hanya impor saja. Jadi ini strategi yang harus dipikirkan. Tapi kalau infrastruktur flexible working space akan kita desain sesuai kebutuhan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji mengenai pemberian pulsa untuk para PNS di lingkungan Kemenkeu.

Hal ini seiring, beberapa pegawai Kemenkeu meminta pemberian pulsa.

Pasalnya, banyak para pegawai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kerjanya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tengah mengkaji mengenai alokasi anggaran pulsa sebesar Rp 200.000 untuk seluruh pegawainya.

Pasalnya, banyak anggaran yang tidak terpakai karena Covid-19 bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan aspirasi tersebut.

Penulis: Frido Umrisu Raebesi

Nasional
Previous ArticleSolidaritas Wartawan Ende Protes Kekerasan Pers di Sulawesi Barat
Next Article Gelar Reses, Anggota DPRD TTU Siap Perjuangkan Aspirasi Warga Fatumuti

Related Posts

Perkuat Kedamaian dalam Bingkai Toleransi, Benny Harman Buka Puasa Bersama Umat Muslim di Labuan Bajo

27 Februari 2026

GMNI Kritik Presiden Prabowo, Akses Ekspor Nelayan Dinilai Tak Signifikan Tanpa Perbaikan Kepemilikan Kapal

17 Februari 2026

Benny Harman: Jurnalis Berperan Jaga Hukum dan Pluralisme di Labuan Bajo

10 Februari 2026
Terkini

Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membentuk Generasi Remaja Berintegritas

7 Maret 2026

Tuhan sebagai Gembala dan Bapa Yang Penuh Belaskasih dan Mengampuni 

7 Maret 2026

Surat Cinta untuk Mama

7 Maret 2026

Imigrasi Labuan Bajo Gelar Sosialisasi Bersama Desa Binaan di Kabupaten Manggarai, Cegah TPPO dan TPPM

7 Maret 2026

Demokrat Kritik Bawaslu NTT Soal Pelanggaran Pemilu 2024

7 Maret 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.