Kupang, Vox NTT – Sekretaris Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Rumat, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar dalam kegiatan seleksi kepala sekolah SMA, SMK dan SLB yang masih berlangsung, harus transparan dan akuntabel.
Tidak hanya itu, Rumat berharap agar seleksi tersebut lebih memprioritaskan pada sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya hendak memasuki usia pensiun agar tidak terjadi kevakuman akibat belum ada pengganti.
Rumat mengatakan, Dinas Pendikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dalam suratnya tertanggal 10 November 2020 yang ditujukan kepada koordinator pengawas berisikan tentang pemberitahuan uji kompetensi calon kepala sekolah. Pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota se- Provinsi NTT.
“Kami berharap Dinas Pendidikan Provinsi NTT memprioritaskan pada sekolah-sekolah yang sudah mau pensiun, masa tugasnya melebihi ketentuan maksimal dua periode saja, sekolah yang punya masalah atau ada pengaduan internal maupun pengadun dari masyarakat sekitar sekolah,” kata Rumat kepada VoxNtt.com, Sabtu (21/11/2020).
Hal ini, kata dia, sangat penting guna memastikan sebuah sekolah benar-benar di bawah pengawasan Gubenur atau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Bahkan sebut Rumat, banyak laporan dari masyarakat maupun sekolah- sekolah dari kabupaten/kota bahwa para kepala sekolah yang sedang bertugas saat ini kebanyakan hasil proses seleksi para Bupati atau Wali Kota sebelum ada pengalihan SMA SMK SLB ke provinsi.
“Dengan demikian secara psikologis para kepala sekolah ini cenderung bertuan ke Bupati/Wali Kota,” katanya.
Kata dia, beberapa tahun terakhir para kepala sekolah setelah pengalihan ke provinsi mereka hanya bersifat pengukuhan kembali oleh Gubernur.
Oleh karena itu proses seleksi kali ini berharap Gubenur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat benar- benar melakukannya secara transparan dan akuntabel sesuai dengan kemampuan dan yang telah diisyaratkan oleh petunjuk teknis maupun persyaratan lainnya.
“Jauhi penentuan kelulusan atau pengukuhan kembali hanya karena faktor kedekatan atau unsur politik serta kepentingan tertentu,” tegas Politisi PKB itu.
Ketua DPC PKB Manggarai Timur itu menegaskan, kalau cara ini masih dipakai atau dipertahankan maka presentase kebodohan atau keterbelakangan dunia pendidikan di NTT tetap nomor urut ke tiga dari belakang.
“Harapan Gubernur NTT adanya peningkatan atau perubahan kualitas pendidikan kita dari urutan 32 ke-18 merupakan pikiran yang cerdas dan kami di DPRD Provinsi NTT pun menyambut baik ide ini, ” tandasnya
Hal ini tentu terbukti dengan politik anggaran dunia pendidikan Provinsi NTT tahun 2021 mencapai 2 triliun lebih.
Oleh karena itu untuk memiliki manfaat dan nilai guna anggaran ini, ia berharap SDM kepala sekolah betul-betul diseleksi secara profesional.
“Hanya dengan profesional dan punya kecerdasan memimpin dan mengajar bagus sekolah- sekolah kita akan berubah dan berkualitas,” tutup Rumat.
Penulis: Tarsi Salmon
Editor: Ardy Abba