Ende, VoxNTT-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ende menyoroti anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021 yang rencananya akan dipotong mencapai 6,86%.
Fraksi PDIP dalam pandangan umum berharap agar pemerintah kembali menyesuaikan struktur ADD tahun 2021. Hal ini ditegaskan mengingat visi dan program kerja pemerintah membangun desa.
“Jadi begini, kita semua harus ingat visi dan misi pemerintah membangun desa menata kota. Jangan korbankan pemerintah desa di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda kita semua,” tegas politisi PDIP Hj. Selviah Daifura Indradewa kepada wartawan di Kantor DPRD Ende, Rabu (25/11/2020) siang.
Ia menerangkan, ADD tahun anggaran 2020 sebesar Rp 66,2 miliar akan diturunkan menjadi Rp 61,7 miliar pada tahun anggaran 2021. Sehingga, ADD 2021 dipotong sebesar Rp 4,5 Miliar atau Rp 4.547.540.000.
Begitupula terhadap Dana Desa (DD) yang mengalami penurunan dari Rp 202 miliar tahun 2020 menjadi Rp 199 miliar pada tahun 2021 mendatang.
“Dana desa yang dialokasikan oleh APBN sudah turun, tapi kenapa kok ADD juga turun. Memang ADD itu perhitungannya 10 persen dari APBD tapi itukan batas minimal, standar minimal. Kan bisa diatur kasihan dong masyarakat kita di desa,” kata Selviah.
Ia berpendapat bahwa Pemda Ende juga perlu memikirkan rencana pemerintah pusat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tingkat desa akibat Covid-19. Kemudian mengenai upah aparatur dari tingkat RT/RW sebagaimana menjadi hak pemerintah desa.
Oleh karena itu, Selviah berharap agar alokasi dana desa yang bersumber dari APBD tidak perlu diturunkan. Ia mendorong agar pemerintah mengubah struktur anggaran dengan tidak mengorbankan masyarakat desa.
“Jadi dalam pandangan umum Fraksi PDIP menyarankan pemerintah untuk menggunakan diatas standar minimal 10 persen itu. Bila perlu angkanya itu sama dengan alokasi anggaran tahun 2020 ini, jangan diturunkan,” kata Salviah.
Penulis: Ian Bala
Editor: Irvan K