Borong, Vox NTT- Wakil Ketua II DPRD Manggarai Timur (Matim) Damu Damian menggelar reses di Kantor Desa Pocong, Kecamatan Poco Ranaka, Jumat (18/12/2020).
Proses penyerapan aspirasi itu dijalankan dengan tetap mempertimbangkan protokol kesehatan Covid-19.
Pihak yang dihadirkan yakni unsur pemerintahan desa mulai dari kepala desa bersama staf, semua ketua RT dan RW dari tiga dusun, para guru, kader posyandu, tokoh agama seperti pastor paroki dan pengurus paroki, OMK, tu’a teno tu’a golo, tokoh pemuda, dan ibu-ibu PKK.
Dalam reses tersebut Dami menyampaikan sejumlah informasi penting untuk masyarakat setempat.
Pertama, soal pemekaran tiga kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.
Tiga kecamatan itu, kata Dami, yakni pemekaran Kecamatan Kota Komba dengan Kecamatan Kota komba Utara, pemekaran Kecamatan Sambi Rampas dengan Kecamatan Congkar, dan pemekaran Kecamatan Lamba Leda dengan Kecamatan Lamba Leda Utara.
“Yang saat ini sudah disetujui Kemendagri tinggal tunggu nomor kode wilayahnya pada awal Januari tahun 2021,” terang Ketua DPD Perindo Matim itu.
Kedua, selain informasi pemekaran kecamatan juga terkait perubahan nama dua kecamatan. Keduanya yakni kecamatan Poco Ranaka berubah nama menjadi Kecamatan Lamba Leda Selatan dan Kecamatan Poco Ranaka Timur berubah nama menjadi Lamba Leda Timur.
“Tinggal kita pikirkan dan berjuang Kecamatan Lamba Leda Barat-nya. Harus sudah mulai diwacanakan supaya mulai juga dipikirkan lokasi calon ibu kota kecamatannya,” terang Dami.
Ketiga, informasi soal rasionalisasi THL sebanyak 333 orang dalam lingkup Setda Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini sebagai hasil evaluasi terhadap beban kerja yakni adanya kelebihan tenaga kerja, sehingga harus dikurangi atau dirasionalisasi sebesar 20% pada setiap instansi yang rencananya dimulai pada tahun 2021.
Keempat, terkait APBD baik tahun 2020 maupun 2021. Dami menjelaskan, pada APBD 2020 sebagian besar program infrastruktur di-pending oleh karena dialihkan untuk konsentrasi ke penanggulangan wabah Covid-19.
Namun, kata Dami, semuanya berstatus Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP). Artinya, akan menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.
“Semisal pekerjaan peningkatan jalan jalur Watu Ci’e-Deno. Sesungguhnya dikerjakan tahun 2020 dengan konstruksi aspal hotmiks, namun batal dilaksanakan sehingga akan menjadi prioritas untuk dikerjakan tahun 2021. Demikian juga untuk lokasi-lokasi lainnya seperti itu,” kata Anggota DPRD asal Poco Ranaka itu.
Usulan Masyarakat
Salah satu tokoh masyarakat yang hadir, Pice Tegor, meminta Damu Damian agar mendampingi bantuan-bantuan dari pemerintah.
Pendampingan bertujuan agar programnya bisa berhasil. “Karena kalau tidak, hilang begitu saja tanpa bekas,” imbuh Pice.
Ia mencontohkan bantuan ternak. Lantaran tidak diawasi bantuan stimulan tersebut tampak tidak berkembang. Begitu juga program bantuan yang lainnya.
Menurut Pice, sudah cukup banyak perhatian pemerintah namun tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup para penerima program.
“Sehingga permintaan kami kalau bisa harus ada pendamping atau pengawasan bila ada program bantuan lagi untuk tahun-tahun mendatang,” usul Pice saat reses tersebut.
Lalu terkait irigasi yang sudah berumur tua dan sudah rusak berat, Pice meminta untuk segera direhabilitasi agar bisa digunakan lagi oleh masyarakat. Misalnya, sebut dia, irigasi Wae Ntuang I dan irigasi Wae Ntuang II yang sudah mengalami rusak berat.
Tu’a Golo di Dusun Poeng, Anggalus Jerubu, meminta untuk dibuatkan jembatan atau crossway kali Wae Wake yang menghubungkan dua desa yakni Desa Pocong dengan Desa Gurung Turi.
Ia mengaku, pernah diusulkan untuk menggunakan dana desa, tetapi Pemerintah Desa Pocong dengan Desa Gurung Turi belum sempat mengalokasikan anggarannya. Sebab itu, Anggalus meminta untuk dibangun dari APBD.
“Kasihan dengan jalan dari dua desa yang sudah dibuka namun tidak bisa dimanfaatkan karena terkendala kali belum diatasi yakni belum dibuat jembatan. Mohon agar dianggarkan pada tahun-tahun mendatang,” pinta Anggalus.
Selanjutnya, Eca, guru SDK Menge mengaku dirinya mendengar bahwa sekolah tersebut akan mendapatkan bantuan meubelair untuk tahun 2021. Atas hal itu, ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah.
“Kami mengusulkan lagi untuk tahun selanjutnya atau mungkin masih ada peluang yakni pembangunan TPT (tembok penahan tanah) pada lokasi rawan longsor di sekitar gedung sekolah,” usul Eca.
Tidak hanya itu, ia juga meminta Pemda Matim agar mempertimbangkan lagi terkait jumlah dana tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru-guru komite. Sebab menurut dia, honor 500.000 per bulan dari tamsil masih sangat kecil.
“Kami tidak minta untuk bisa sejahtera, tetapi kami minta untuk tidak lapar saat bertugas. Padahal kami kerja untuk makan, tapi dengan pendapatan yang sangat minim membuat kami tidak ada keseimbangan dalam bertugas dalam proses KBM di sekolah,” ucap Eca.
“Mohon bapak dewan perjuangkan utk dinaikkan lagi dari 500 ribu itu per bulan, yang walaupun terimanya tidak setiap bulan tetapi setiap berapa bulan baru terima,” imbuhnya.
Kemudian, Kepala Dusun Poeng, Paskalis Sensi, mengatakan ada program bantuan jaringan air bersih dari Pamsimas tahun 2015 di wilayahnya, namun sekarang sudah rusak. Sebab itu, ia meminta untuk direhabilitasi.
Selain itu ada juga program perluasan karena ada pemukiman yang belum terjangkau jaringan pipa yakni sekitar 80-an KK.
Penulis: Leo Jehatu
Editor: Ardy Abba
