Oleh: Theovilus Senfiardus Samu
Staf BPS Kabupaten Manggarai Timur
Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi perbincangan hangat dalam beberapa minggu terakhir setelah disebut-sebut sebagai salah satu badan setara kementerian yang melakukan penentuan dan pemeringkatan desil.
Padahal, Kementerian Sosial justru bersinggungan langsung dan bertanggung jawab dalam perubahan ataupun penentuan desil tidak mendapatkan sorotan seterang BPS dalam perbincangan ini.
Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya, sebagaimana yang dijelaskan BPS dalam siaran pers berjudul “DTSEN jadi rujukan Bersama, BPS Jelaskan Arti Desil”.
Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 persen keluarga.
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Jadi, semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraan atau kemiskinan dari seseorang atau keluarga, begitupun sebaliknya. Sehingga kelompok orang yang desilnya di bawah 5 menjadi prioritas utama penerima bantuan sosial pemerintah.
Di sinilah perkara desil harus mulai dibaca dengan kepala dingin. Ada satu kata yang sangat penting, tetapi sering hilang dari perdebatan, yakni relatif. Desil bukan stempel kemiskinan. Ia bukan pula ukuran nominal kekayaan seseorang. Desil menunjukkan posisi sebuah keluarga dibandingkan keluarga lain dalam suatu distribusi kesejahteraan. BPS sendiri menegaskan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan, bukan ukuran pendapatan, dan bukan daftar penerima bantuan sosial (BPS, 2026).
Karena itu, naik dari desil 3 ke desil 5 tidak serta-merta berarti seseorang tiba-tiba menjadi kaya. Sebaliknya, turun dari desil 6 ke desil 4 tidak otomatis berarti sebuah keluarga mendadak jatuh miskin. Yang berubah adalah posisi relatifnya dalam keseluruhan pemeringkatan.
Bayangkan seratus keluarga berbaris menurut tingkat kesejahteraan. Mereka lalu dibagi menjadi sepuluh kelompok. Jika kondisi beberapa keluarga berubah, data mereka diperbarui, atau keluarga lain bergerak lebih cepat, posisi sebuah keluarga dalam barisan dapat bergeser meskipun perubahan ekonominya sendiri tidak terlalu besar.
Keluarga yang berada dekat batas antara desil 4 dan 5 tentu lebih mudah berpindah kelompok dibandingkan keluarga yang posisinya jauh dari batas itu. Inilah sifat dasar statistik peringkat. Persoalan menjadi rumit ketika angka desil dibaca seolah-olah ia identitas sosial yang permanen.
Siapa Sebenarnya Menentukan Desil?
Di bagian ini pula perlu dilakukan pelurusan. BPS bukan institusi yang “tidak berhubungan” dengan desil. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN.
DTSEN dibangun dari integrasi DTKS, P3KE, dan Regsosek, kemudian diperkaya dengan data administratif dan disinkronkan dengan data kependudukan. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ikut menyediakan serta memutakhirkan sumber data.
Jadi, persoalannya bukan memilih siapa yang harus dipersalahkan. Arsitektur datanya memang lintas lembaga. BPS menjalankan fungsi statistik: mengintegrasikan data, mengelola basis data, melakukan pemeringkatan dan penghitungan kembali.
Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga lain menggunakan DTSEN sesuai kewenangan program, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem pemutakhiran data. Pemerintah daerah, desa, kelurahan, dan masyarakat juga mempunyai jalur koreksi. Maka, bila data tidak sesuai, tanggung jawab perbaikannya pun tidak dapat dibebankan kepada satu institusi saja.
Mengapa Desil Bisa Naik dan Turun
Pemeringkatan DTSEN tidak ditentukan hanya oleh gaji atau satu kepemilikan aset. BPS menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi, antara lain kondisi rumah, air minum, energi memasak, aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas. Variabel tersebut dipertimbangkan bersama melalui pendekatan Proxy Means Test atau PMT.
Karena itu, perubahan satu variabel tidak otomatis mengubah desil. Yang dihitung adalah konfigurasi keseluruhan kondisi keluarga. Perubahan juga dapat terjadi karena data diperbarui. Pekerjaan berubah.
Anggota keluarga bertambah atau berkurang. Kondisi rumah berubah. Data administrasi diperbaiki. Hasil ground check masuk. Keluarga lain pun mengalami perubahan yang sama.
Ketika pemeringkatan dihitung kembali, struktur distribusinya ikut bergerak. Beberapa literatur mengingatkan bahwa penargetan kesejahteraan memang berhadapan dengan sasaran yang bergerak. Beuermann et al. (2025) menyebutnya secara tepat sebagai shooting a moving target; pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga berfluktuasi sehingga sistem penargetan yang statis mudah tertinggal dari kenyataan.
Studi Hillebrecht, Klonner, dan Pacere (2023) juga menunjukkan bahwa rumah tangga cukup sering bergerak masuk dan keluar dari kondisi kemiskinan.
Dengan demikian, desil yang tidak pernah berubah justru patut dipertanyakan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya terus bergerak. Yang harus diperiksa bukan apakah desil berubah, melainkan apakah perubahan itu mempunyai dasar data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Desil dan Hak Bansos
Hal lain yang perlu diluruskan ialah anggapan bahwa semua orang pada desil tertentu otomatis memperoleh bantuan. Tidak demikian. Desil merupakan instrumen pensasaran. Keputusan penerima tetap bergantung pada ketentuan masing-masing program.
Pada informasi resmi Cek Bansos, misalnya, keluarga desil 1–4 dapat diusulkan untuk PKH dan Program Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan untuk PBI-JK. Artinya, batas desil berbeda menurut desain program.
Perbedaan ini penting. Sebab ketika desil diperlakukan sebagai “vonis penerima bantuan”, persoalan statistik segera berubah menjadi persoalan politik.
Transparansi yang Dibutuhkan
DTSEN Versi 3 Tahun 2026 telah mencakup 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga per 10 Juli 2026. Mengelola data sebesar itu tentu bukan pekerjaan tanpa kemungkinan kekeliruan.
Karena itu, sistem yang baik bukan sistem yang mengaku sempurna, melainkan sistem yang mempunyai mekanisme koreksi. Transparansi juga tidak berarti membuka seluruh data pribadi masyarakat. Yang dibutuhkan ialah kejelasan mengenai variabel, mekanisme pemeringkatan, periode pemutakhiran, alasan perubahan data, serta kanal usul dan sanggah.
Masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui Cek Bansos, SIKS-NG di desa atau kelurahan, maupun Cek DTSEN. Tetapi satu hal harus dipahami: mengajukan koreksi tidak otomatis membuat desil turun atau naik. Data diperiksa, diperbarui, kemudian dihitung kembali.
Di situlah sesungguhnya pekerjaan rumah kita. Bukan mempertahankan seseorang agar selamanya berada pada desil rendah. Tujuan kebijakan sosial justru sebaliknya: membuat sebanyak mungkin keluarga bergerak menuju kehidupan yang lebih baik.
Karena itu, pertanyaan yang lebih sehat bukan, “Mengapa desil saya naik?” Pertanyaannya ialah: apakah data saya benar, apakah prosesnya dapat diperiksa, dan apakah kebijakan yang menggunakan data tersebut berlaku adil? Desil hanyalah angka dalam sebuah barisan statistik.
Namun ketika angka itu menentukan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, ia tidak lagi sekadar angka. Ia menjadi persoalan keadilan. Dan justru karena itulah, desil harus dikelola dengan ilmu, diperiksa dengan data, dan dijelaskan kepada publik dengan terang. Bukan dengan prasangka.