Kefamenanu, Vox NTT-Pintu ruangan dari tiga pimpinan DPRD TTU Disegel oleh sejumlah anggotanya, Kamis (28/01/2021).
Tiga ruangan yang disegel dengan memaku batang bambu tersebut dilakukan pada pintu masuk ruang kerja Ketua DPRD TTU Hendrik F.Bana, Wakil Ketua I, serta Wakil Ketua II Yasintus Lape Naif.
Aksi penyegelan tersebut dipimpin langsung oleh mayoritas pimpinan fraksi di DPRD TTU.
Pantauan VoxNtt.com, para pimpinan fraksi yang hadir dalam aksi tersebut di antaranya Ketua Fraksi NasDem Paulinus Efi, Ketua Fraksi PKB Theodorus Tahoni, Ketua Fraksi Indonesia Sejahtera Arifintus Talan, Ketua Fraksi Hanura Hilarius Ato, serta Sekretaris Fraksi Ampera Johanes Salem.
Sementara Ketua Fraksi Golkar Agustinus Tulasi dan Ketua Fraksi Gerindra Fabianus Alisiono tidak terlihat dalam aksi tersebut. Namun anggota dari dua fraksi itu turut ikut dalam aksi.
Ketua Fraksi Indonesia Sejahtera (gabungan partai Perindo dan PKS) Arifintus Talan saat diwawancarai wartawan menjelaskan, penyegelan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pimpinan DPRD TTU atas ditundanya jadwal evaluasi pelaksanaan anggaran di DPRD TTU selama tahun 2020.
Padahal sesuai kesepakatan dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (26/01/2021), rapat evaluasi yang merupakan inisiasi dari anggota DPRD TTU akan digelar hari ini Kamis (28/01/2021).
Namun Kamis pagi, kata dia, Ketua DPRD TTU Hendrik F.Bana malah menyampaikan di grup WhatsApp DPRD TTU bahwa pertemuan tersebut ditunda hingga Senin (01/02/2021) mendatang.
Hal itu lantaran Plt. Sekretaris Dewan Hendrikus Bouk sementara menjalankan tugas kedinasan di Kupang, ibu kota Provinsi NTT.
“Kami melakukan ini sebagai akibat daripada penundaan rapat evaluasi yang dilakukan secara sepihak oleh pimpinan DPRD,” tegas politikus PKS itu.
Arif menjelaskan, pelaksanaan evaluasi tidak dimaksudkan untuk menyerang privasi dari pihak manapun. Namun dimaksudkan untuk melihat kembali segala kegiatan yang telah dilakukan.
Sehingga jika terdapat kekurangan, maka bisa diperbaiki pada tahun 2021 ini.
“Setelah kami berkoordinasi ternyata Wakil Ketua DPRD (Yasintus Lape Naif) ada (pada Kamis siang tadi) yang kami sayangkan adalah saat kami undang untuk rapat evaluasi yang bersangkutan tidak bersedia maka dari itu kami berkesimpulan bahwa pimpinan DPRD tidak menghargai niat baik dari anggota DPRD Timor Tengah Utara yang menginisiasi pelaksanaan rapat evaluasi ini,” sesalnya.
Arif menambahkan, apabila setelah pelaksanaan aksi penyegelan itu pimpinan DPRD TTU ternyata tidak memiliki niat baik untuk membangun komunikasi, maka anggota dewan akan menggelar aksi susulan. Itu dengan melayangkan surat mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD TTU.
Selain itu juga pihaknya akan membuat laporan pengaduan di Badan Kehormatan DPRD TTU untuk memanggil para pimpinan dewan.
“Kami sudah bersepakat akan melakukan aksi ini dengan step by step,” tutur legislator asal Dapil TTU 1 itu.
Terpisah, Ketua Fraksi NasDem DPRD TTU Paulinus Efi saat diwawancarai VoxNtt.com blak-blakan mengungkapkan alasan melakukan aksi penyegelan tersebut.
Meski memang Ketua DPRD TTU Hendrik Frederik Bana merupakan anggota dari Fraksi NasDem.
Sebagai ketua fraksi Paulinus mengaku malu atas kondisi yang terjadi saat ini.
Anggota Fraksi NasDem yang menjadi Ketua DPRD TTU dinilainya tidak mampu mengatur sehingga menimbulkan banyak persoalan.
Ia juga menilai Ketua DPRD TTU selama ini tidak menerima masukan, baik yang disampaikan oleh internal partai NasDem maupun dari pihak luar. Sehingga keikutsertaan Fraksi NasDem dalam aksi tersebut sebagai upaya untuk menyelamatkan citra dan nama besar dari partai besutan Surya Paloh itu.
“Kemudian saya sendiri sebagai ketua fraksi turut dalam penyegelan itu yah saya mau menunjukkan bahwa saya turut malu dan juga ingin menunjukkan bahwa Partai NasDem ini bukan hanya di pundak Ketua DPRD, tapi partai NasDem ini besar maka kita harus bela partainya,” ujar Paulinus.
Paulinus menambahkan, dari aksi ini pihaknya sangat berharap pimpinan DPRD TTU dapat membangun komunikasi yang baik dengan seluruh anggota dewan. Sehingga aksi protes tidak berlanjut yang berujung hingga adanya mosi tidak percaya.
“Ini masih sangat wajar karena aksi protes ini masih dalam bentuk penyegelan ruang kerja, yang akan luar biasa itu ending-nya di mosi tidak percaya, itu yang kita jaga agar tidak boleh terjadi,” ungkap legislator asal Dapil TTU IV itu.
Sementara itu, Ketua DPRD TTU Hendrik Frederik Bana saat dikonfirmasi wartawan di kediamannya menegaskan, keputusan untuk penundaan jadwal rapat tersebut bukan dilakukan secara sepihak oleh unsur pimpinan dewan. Melainkan sudah disampaikan secara terbuka di grup WhatsApp DPRD TTU, bahwa rapat evaluasi ditunda hingga Senin (01/02/2021) mendatang.
Menurutnya, penundaan tersebut dilakukan lantaran Plt. Sekwan sementara berada di Kupang untuk mengantar dokumen guna proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTU terpilih.
“Di dalam tata tertib DPRD itu secara jelas bahwa yang mengatur administrasi itu adalah sekretariat dan saat ini pak Plt. Sekwan saat ini kami perintahkan untuk mengantar dokumen terkait pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 di Biro Tatapem (Provinsi NTT),” tuturnya.
“Kalau pak Plt. Sekwan tidak ada lalu siapa yang akan mengurus administrasi terkait hasil evaluasi,” ujarnya.
Hendrik pada kesempatan itu juga malah mempertanyakan substansi dari rapat evaluasi.
Menurutnya, selama ini seluruh kegiatan di DPRD TTU di bawah kepemimpinannya berjalan cukup normal tanpa ada hambatan.
Dia khawatir dalam evaluasi itu malah terjadi saling menyudutkan satu sama lain.
“Sebagai unsur pimpinan, saya juga harus bertindak taktis untuk mengelola perbedaan yang ada untuk menjaga marwah dan lembaga DPRD,” katanya.
Penulis: Eman Tabean
Editor: Ardy Abba