Close Menu
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
Facebook X (Twitter) Instagram
VoxNtt.comVoxNtt.com
Facebook X (Twitter) Instagram
Subscribe
  • NTT NEWS
  • REGIONAL NTT
  • NASIONAL
  • FEATURE
  • GAGASAN
    • OPINI
    • Podium Redaksi
  • SENI DAN BUDAYA
  • SASTRA
  • VOX POPULI
    • VOX GURU
    • MAHASISWA
    • PERAWAT
  • LAINNYA
    • VOX DESA
    • HUKUM DAN KEAMANAN
    • KOMUNITAS
VoxNtt.comVoxNtt.com
Home»HUKUM DAN KEAMANAN»Berantas Korupsi di TTU, Kajari Roberth Lambila Larang Pengusaha Bertemu Jaksa
HUKUM DAN KEAMANAN

Berantas Korupsi di TTU, Kajari Roberth Lambila Larang Pengusaha Bertemu Jaksa

By Redaksi15 Maret 20212 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Telegram
Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Roberth Jimmy Lambila saat diwawancarai di Kupang, Senin 15 Maret 2021. (Foto: Tarsi Salmon).
Share
Facebook Twitter Pinterest Telegram WhatsApp

Kupang, VoxNtt.com-Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU), Roberth Jimmy Lambila, SH, MH berkomitmen memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukum yang dipimpinnya.

Komitmen pemberantasan korupsi itu tegas Roberth, yang dilantik 23 Februari 2021 itu, ditandai dengan berbagai hal, salah satunya ialah melarang pengusaha untuk bertemu dengannya.

Di masa kepemimpinanya, Kantor Kejaksaan Negeri TTU harus steril dari para pengusaha, apalagi berkaitan dengan proyek.

“Saya sudah berkomitmen, bahwa tidak boleh ada pengusaha yang datang. Sehingga sampai saat ini, tidak ada satupun pengusaha yang berani bertemu saya,” tegas putra Alor tersebut kepada wartawan di Kupang, Senin (15/03/2021).

Baca: Pimpinan DPRD NTT Diam, Perekrutan Teko Semakin Mencurigakan

Ia mengatakan semua kasus korupsi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) akan ditindak tanpa pandang bulu.

“Jadi saya tekankan bahwa, semua kasus korupsi akan ditindak tegas. Itu pasti,” ujar mantan Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati NTT itu

Meski demikian, menurut dia, tidak semua penegakan hukum perkara harus sampai pada tingkat pengadilan.

Jika penyelesaiannya bisa dilakukan di luar sidang, maka itu diperbolehkan asal memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca: Pengadilan Tipikor Kupang Menunda Sidang Vonis Jonas Salean

“Intinya bahwa, bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, kenapa tidak kita lakukan. Jadi, saya tidak terlalu represif, tetapi akan selalu responsif,” tegasnya.

Untuk diketahui, beberapa kasus korupsi sedang dibidik Kejari TTU.

Terbaru, Kejari TTU melakukan penggeledahan terhadap RSUD Kefamenanu, untuk dugaan korupsi pengadaan Alkes tahun 2015 dan kasus dugaan korupsi bantuan perumahan.

Penulis: Tarsi Salmon

Editor: Boni J

Previous ArticlePimpinan DPRD NTT Diam, Perekrutan Teko Semakin Mencurigakan
Next Article Sidak di Pasar Ruteng, Kepala DLHD Manggarai Ingatkan Masyarakat Jaga Kebersihan

Related Posts

Polres Manggarai Limpahkan Dua Tersangka Kasus Narkotika ke Kejaksaan

6 Maret 2026

Rumah Harapan untuk Regina Uner di Cibal Barat Rampung 100 Persen

6 Maret 2026

Perjuangan Mama Martina, Banting Tulang untuk Hidupi Keluarga sembari Rawat Suami Stroke

5 Maret 2026
Terkini

Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Membentuk Generasi Remaja Berintegritas

7 Maret 2026

Tuhan sebagai Gembala dan Bapa Yang Penuh Belaskasih dan Mengampuni 

7 Maret 2026

Surat Cinta untuk Mama

7 Maret 2026

Imigrasi Labuan Bajo Gelar Sosialisasi Bersama Desa Binaan di Kabupaten Manggarai, Cegah TPPO dan TPPM

7 Maret 2026

Demokrat Kritik Bawaslu NTT Soal Pelanggaran Pemilu 2024

7 Maret 2026
© 2026 VoxNTT
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.