Ruteng, Vox NTT- Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jimur Siena Katrina, berbagi kisahnya dalam dunia politik saat hadir sebagai salah satu narasumber dalam webinar yang dilaksanakan oleh Politician Academy Branch NTT 1, Rabu (10/11/2021) sore.
Saat webinar dalam rangka merayakan Hari Pahlawan 10 November 2021 itu, Siena mengaku, awal mula ia terjun ke dunia politik sempat dilarang oleh keluarga dan anak-anaknya.
Alasannya memang cukup sederhana, yakni keluarga dan anak-anaknya tidak mau Siena memiliki tingkat kesibukan tinggi seperti almarhum suaminya Laurens Bahang Dama, anggota DPR RI periode 2009-2014.
“Lebih-lebih yang bungsu, dia mengizinkan saya hanya satu kali saja ikut bursa DPR,” kata Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Manggarai itu.
Meski begitu, berkat dorongan suaminya, Siena kemudian membulatkan pilihannya untuk menjadi politisi.
Srikandi asal Dapil Manggarai IV meliputi wilayah Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur itu ingin memperjuangkan nilai-nilai yang pernah diperjuangkan almarhum suaminya selama di DPR RI.
“Dalam refleksi saya tentang warisan kepahlawanan, saya langsung ingat alamarhum suami saya bapak Laurens Bahang Dama, karena tema ini sangat cocok dengan spirit beliau dalam perjuangan politiknya, yang menjadi warisan berharga bagi saya dan keluarga saya,” terang Siena dalam webinar dengan tema “Warisan Kepahlawanan Politik Indonesia/NTT” itu.
Siena pun kembali mengingatkan, meski awal mula anak-anaknya melarang ikut dalam kontestasi politik, namun ia tetap bersikukuh sembari berkomitmen ingin melanjutkan perjuangan almarhum suami.
Kisah tersebut menjadi refleksi kecil Siena untuk menggambarkan kekuatan nilai-nilai spirit kepahlawanan. Warisan ini cukup kuat dalam hidupnya dan masyarakat Manggarai yang mengenal dia dan almarhum Laurens Bahang Dama.
Siena sendiri memahami kepahlawanan sebagai sebuah perjuangan menuju kesejahteraan berbangsa dan bernegara. Perjuangan tersebut di kemudian hari menjadi warisan dan catatan perjuangan yang akan dikenang.
Kepahlawanan juga, lanjut dia, dipandang sebagai nilai-nilai perjuangan bagi semua politisi dan penerus bangsa.
Keberpihakan Terhadap Perempuan
Siena sendiri merupakan politisi perempuan yang duduk di DPRD Provinsi NTT periode 2019-2024 dengan perolehan suara sebanyak 16.354 dari Dapil IV.
Sebagai politisi perempuan NTT, ia pun berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Itu terutama dalam meningkatkan hak-hak perempuan di NTT umumnya, dan Manggarai Raya khususnya.
Siena kemudian mengungkapkan masalah pokok perempuan di NTT, antara lain, rentan bahkan sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta rentan mengalami ketidakadilan dalam keluarga dan masyarakat.
Menurut dia, kasus kekerasan yang dialami anak-anak dan perempuan di NTT mengalami peningkatan selama masa Covid-19, yaitu menembus angka 564 kasus.
Ia pun berkeyakinan masih banyak kasus yang belum dilaporkan karena faktor seperti, keluarga merasa malu apabila melapor ayah atau ibunnya yang melakukan kekerasan terhadap anak. Begitu pun istri merasa malu kalau melaporkan suaminya yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
Dalam konteks itu, Siena memahami kepahlawan perempuan dan anak menjadi dasar dorongan agar meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi perempuan.
Kemudian, kata dia, memperkuat posisi perempuan dalam keluarga. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan keluarga, semisal perbaikan gizi dan perlindungan kesehatan.
“ Mendorong perempuan untuk aktif dan terlibat dalam organisasi budaya yang bisa memperkecil ruang diskriminasi dan kekerasan perempuan dalam keluarga. Data dari tahun 2014 sampai sekarang keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTT mengalami peningkatan. Harapan saya sebagai keterwakilan perempuan, jangan pernah takut masuk ke dunia politik karena politik itu indah dan menarik,” katanya.
Usul
Dari sekian masalah yang dipaparkannya, Siena pun mendorong pemerintah agar selalu ada dalam mengatasi dan mengurangi kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi terhadap perempuan.
Tidak hanya itu, ia juga mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kualitas hidup perempuan.
Kemudian, harus membuat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, ketidakadilan, dan diskriminasi dalam keluarga dan masyarakat.
Penulis: Ardy Abba
Komentar