Ruteng, Vox NTT- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai menyelenggarakan kegiatan serah terima hasil Cash For Work (CFW) Program Kotaku Kabupaten Manggarai di Halaman Rumah Adat Tenda, Rabu (15/12/2021).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Siprianus Jamun, Team Leader Kotaku Provinsi NTT Steli K Paulus, PPK PKP Wilayah II NTT, para lurah dari lima kelurahan di Kecamatan Langke Rembong, BKM, KSM, KPP dan tokoh masyarakat setempat.
Ketua Tim Fasilitator Program Kotaku Kabupaten Manggarai Densimus Nanus menjelaskan, kegiatan tersebut untuk menyerahkan semua aset infrastruktur yang sudah dibangun melalui dana CFW tahun 2021 kepada masyarakat penerima manfaat di setiap kelurahan.
“Agar infrastruktur yang ada itu bisa dirawat dan dipelihara oleh masyarakat setempat yang dikoordinasi langsung oleh lembaga yang sudah dibentuk yaitu Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di setiap kelurahan secara mandiri,” jelas Densimus.
Dengan demikian, masyarakat kata Densimus, tidak saja membangun dan memanfaatkan tetapi juga melakukan pemeliharaan secara berkelanjutan. Hal itu juga untuk meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat setempat.
Senada dengan Densimus, Konsultan Individual Kotaku Anastasia Toni mengharapkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun.
“Kegiatan ini sudah berjalan secara baik, saya berharap infrastruktur yang sudah ada tetap dijaga dan dirawatlah dengan baik sehingga nantinya mungkin program-program berikutnya masuk ke Kabupaten Manggarai,” tutur Anastasia dalam sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Manggarai Siprianus Jamun menerangkan, kegiatan ini merupakan upaya yang strategis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat.
Hal ini dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mempercepat penanganan kumuh. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendukung gerakan 100 0 100.
“100 0 100 ini adalah Indonesia ini bebas dari kumuh yang ada, 0 di tengah yaitu adalah nol kumuh yang artinya bebas dari kumuh,” terangnya.
Ia menjelaskan, pemukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah terutama di daerah perkotaan dan daerah-daerah pesisir.
“Beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu kami mengadakan kegiatan di provinsi dan sempat saya angkat persoalan ini, sekarang perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi itu kota kumuh di dalam ibu kota kabupaten atau kelurahan, padahal kota kumuh yang terbesar itu adanya di pesisir pantai ini yang barangkali dipertimbangkan oleh teman-teman dari Satker,” jelasnya.
Ia kemudian mengharapkan agar kegiatan tersebut memberikan dampak positif terutama meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni.
Selain itu, ia juga mengharapkan agar kegiatan tersebut dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan pemeliharaan hasil pembangunan.
“Saya minta kepada teman-teman yang penerima manfaat coba gunakan atau manfaatkan hasil kerja kita sendiri sehingga kualitas daripada hasil kerja kita itu tetap dipertahankan,” tambahnya.
“Dan kepada provinsi dan pusat menyampaikan terima kasih banyak mudah-mudahan ke depan kita jangan berakhir pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya program semakin bertambah lagi karena kita punya kelurahan itu berjumlah 26. Minimal kita dapat 10 tiap tahun kalau tahun ini ada 5 dan kami minta x 2 (10) dari itu,” tutupnya.
Terpisah, Tim Leader Kotaku OSP V NTT, Steli K. Paulus mengucapkan terima kasih dan syukur atas terselenggaranya kegiatan Program Kotaku di tahun 2021 ini.
“Harapannya apa yang sudah kita laksanakan dan kita lakukan bersama di sepanjang tahun 2021 ini. Infrastruktur yang sudah dibangun dari, oleh dan untuk kita bisa kita jaga agar tetap berfungsi dengan baik sehingga kalau ada bantuan lagi, ada program lagi bisa kita alokasikan untuk kebutuhan dan masalah lain yang belum tertangani,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan agar KPP yang nanti mengelola dan memanfaatkan kegiatan infrastruktur yang sudah terbangun ini bisa menggerakkan warga masyarakat di setiap RT- RW.
“Karena cukup banyak infrastruktur yang terbangun bahkan ada yang sampai lebih dari 20 titik. Sehingga membutuhkan kerjasama yang baik. Tetapi yang saya tahu di sini ada program Sabtu bersih karena di kota Kupang hampir tidak ada itu lagi. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan untuk bisa melakukan perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun,” harapnya.
Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten yang selalu konsisten setiap tahun untuk mengalokasikan dana kolaborasi pendampingan dari Program Kotaku.
Selain itu, Manggarai juga menurut Steli merupakan kabupaten pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyusun Perda tentang Kumuh secara mandiri.
“Dan akhirnya menjadi contoh tahun kemarin. Sekarang sudah diikuti oleh beberapa kabupaten/kota untuk menyusun Perda secara mandiri juga termasuk Ende juga sudah disahkan, sementara proses untuk Kabupaten Sikka. Karena Perda Kumuh juga menjadi salah satu untuk kita bisa mendapatkan alokasi dana DAK integrasi,” tuturnya.
“Banyak program-program di pusat yang sebenarnya bisa kita tangkap Pak Kadis. Dan yang perlu Pemda siapkan adalah perencanaan dan regulasi dan dokumen-dokumen pendukung yang menjadi persyaratan agar kita bisa mengakses dana,” tambahnya.
Ia berharap melalui Program Kotaku masalah kumuh segera diatasi agar naik kelas menuju kota layak huni dan smart city.
“Kalau kumuh sudah berhasil ditangani kita naik kepada kota layak huni, smart city. Kita harus naik kelas. Tidak mungkin kita berkutat di penanganan kumuh saja. Makanya penanganan kumuh harus tuntas supaya bisa naik kelas. Oleh sebab itu kolaborasi Kami tetap butuhkan,” tutupnya.
Penulis: Igen Padur
Editor: Ardy Abba