Labuan Bajo, Vox NTT- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMKRI Cabang Ruteng Santo Agustinus, PMKRI Kota Jajakan Labuan Bajo serta masyarakat Wae Sano menggelar aksi di depan kantor Bupati Manggarai Barat, Rabu (02/02/2022).
Aksi digelar untuk menolak pembangunan proyek panas bumi (Geothermal) di Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang.
Pantauan VoxNtt.com, suasana memanas saat massa aksi ingin masuk ke dalam halaman kantor Bupati Manggarai Barat dengan menolak gerbang.
BACA JUGA: Tolak Proyek Geothermal, Massa Aksi Bawa Peti Mati Bertuliskan ‘Rip Nurani Pemda Mabar’
Aksi kemudian ricuh dengan adanya saling dorong massa aksi dengan petugas hingga menyebabkan gerbang kantor Bupati Manggarai Barat rusak.
Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, IPTU Yoga Darma Susanto menyebut, saat unjuk rasa berlangsung, beberapa mahasiswa sempat diamankan aparat.
“Kita amankan yang tadi mendorong gerbang,” ujar Yoga.
Situasi mulai meredah saat Pemerintah Manggarai Barat mengizinkan 10 perwakilan massa aksi untuk bertemu dan beraudiensi dengan Wakil Bupati serta Sekda Manggarai Barat.
BACA JUGA: PMKRI Desak Hentikan Proyek Geothermal Wae Sano
Sementara itu, dalam orasinya Ketua Presidium PMKRI Cabang Ruteng Nardi Nandeng menyebut, warga Wae Sano termasuk juga warga lain yang mengitari danau Sano Nggoang, sejak awal telah menolak rencana proyek geothermal.
“Penolakan warga pun telah disampaikan berulang-ulang, baik ke pemerintah maupun pihak perusahaan. Penolakan warga itu dilandasi dengan alasan yang jelas, yakni keselamatan ruang hidup warga dan masa depan anak cucu,” ujarnya.
Rencana penambangan panas bumi kata dia, yang persis berimpitan dengan pemukiman dan rumah adat, sumber air, lahan pertanian/perkebunan, fasilitas publik seperti sekolah dan gereja, itu tentu saja membawa ancaman besar bagi warga.
Atas dasar itu kata Nardi, dirinya mendesak Menteri ESDM melalui Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk menghentikan seluruh proses ekstraksi panas bumi Wae Sano, juga WKP lain di Flores dan mencabut seluruh izin panas bumi yang telah dikeluarkan.
Dia juga mendesak Bank Dunia agar segera membatalkan kerja sama dan pemberian dana hibah kepada PT SMI (juga PT GeoDipa Energi), termasuk menghentikan seluruh proses di lapangan dalam memuluskan rencana penambangan panas bumi di Wae Sano.
Dia juga mendesak Kantor Staf Presiden (KSP) agar berhenti terlibat dalam urusan panas bumi di Wae Sano.
Penulis: Sello Jome
Editor: Ardy Abba
Komentar