Jakarta, Vox NTT-Serikat Pemuda Nusa Tenggara Timur (SP-NTT) Jabodetabek dan Perkumpulan Mahasiswa Basudara NTT Pamulang menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (09/02/2022).
Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan untuk menolak rencana proyek geothermal Wae Sano, Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Unjuk rasa berlangsung di Kantor KLHK dan Kementerian ESDM.
Ketua umum SP NTT Jabodetabek Saverius Jena dalam rilis yang diterima VoxNtt.com, meminta agar berhenti berlindung di balik argumentasi ahli, pakar, ilmuwan, pengamat dan tokoh agama yang berpura-pura tahu soal rencana proyek geothermal Wae Sano.
“Ketika berserah pada gagasan-gagasan mereka, maka rakyat jelata sudah tertinggal sepuluh langkah,” tegas Jena.
Menurut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa keberpihakan para pihak yang ia sebutkan dan isi kepalanya merupakan milik pemerintah dan pengusaha.
Jena menambahkan, dalam proyek apapun bila bersentuhan dengan lahan adat/ulayat atau kampung masyarakat adat, maka wajib hukumnya memprioritaskan kepentingan pemangku ulayat.
Sedangkan soal kebutuhan energi, lanjut dia, sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek geothermal Wae Sano bertujuan untuk menyokong kebutuhan energi kota premium Labuan Bajo. Rencana ini sejak awal ditolak oleh SP-NTT Jabodetabek.
Sebab, Jena menilai keindahan tanah Labuan Bajo bukan hanya milik para pihak yang punya uang.
“Energi besar panas bumi sedari awal memang tidak diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Jena juga menyentil soal ruang hidup dan ikatan sejarah kampung. Ia menyatakan, proses pemiskinan dan peminggiran serupa telah banyak terjadi di berbagai tempat di belahan dunia.
Semua dimulai dengan iming-iming “proyek bagi kemajuan”. Masyarakat dipaksa pergi, pindah dan terasing dari tempat hidup yang sejak lama memiliki akar sejarah dan ikatan emosional dengan mereka.
Sebab itu, Jena mendesak dan menuntut Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dan DPRD setempat untuk menindaklanjuti aspirasi penolakan rencana pengembangan panas bumi di WKP Wae Sano ke Pemerintah Pusat.
Jena juga mendesak dan menuntut Bupati Edi dan Wakilnya Yulianus Weng untuk berhenti memfasilitasi “niat jahat” pihak PT SMI dalam mengembangkan panas bumi di WKP Wae Sano.
“Sebaliknya harus tunduk dan taat pada suara rakyat selaku pihak yang memberikan mandat kepada Anda sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat,” ujar Jena.
Ia juga menuntut dan mendesak PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur untuk segera menghentikan segala aktivitas di Desa Wae Sano, termasuk berhenti membuat konflik antar- sesama masyarakat Desa Wae Sano dan sekitarnya.
Tidak sampai di situ saja, Jena juga menuntut dan mendesak Menteri Pariwisata, Sandiaga Salahuddin Uno untuk menolak rencana eksplorasi dan eksploitasi geothermal, dan mendukung pengembangan pariwisata Danau Sano Nggoang yang berbasis pada masyarakat.
BACA JUGA: Bupati Mabar Didesak Segera Tindaklanjuti Aspirasi Suara Tolak Proyek Geothermal Wae Sano
“Menuntut dan mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya untuk segera turun tangan, menghentikan rencana pengembangan panas bumi yang berpotensi besar merusak lingkungan dan ekosistem, juga Danau Sano Nggoang sebagai salah satu danau vulkanik kebanggaan Provinsi NTT,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng menyebut, panas bumi merupakan sumber energi yang paling ramah lingkungan.
“Ini omong tentang fakta di lapangan bahwa penggunaan energi panas bumi merupakan sumber energi yang paling ramah lingkungan di mana pengeboran panas bumi dilakukan pada kedalaman 1500 sampai dengan 2500 meter. Dan akan terbentuk kembali terbarukan secara alami,” ujarnya saat beraudiensi dengan massa aksi dari PMKRI Ruteng di ruangan rapat kantor Bupati Mabar, Rabu (02/02/2022) lalu.
BACA JUGA: PMKRI Desak Hentikan Proyek Geothermal Wae Sano
Wabup Yulianus mengatakan, sumber daya panas bumi merupakan cadangan air yang cukup tinggi untuk menjaga kestabilan mata air yang digunakan untuk pembangkit listrik.
Oleh karena itu kata dia, hutan sebagai resapannya merupakan hal yang pasti diperhatikan da dijaga kelestariannya termasuk menjaga kandungan air tanah.
Wabup Yulianus menambahkab, fakta di lapangan, tanah yang digunakan untuk well pada pengeboran eksplorasi akan disewa dari masyarakat.
“Pada saat pembersihan dan persiapan lahan akan ada langkah-langkah untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Pada area yang curam akan dibuat dinding penahan tanah, bronjong atau ditanami dengan tanaman yang dapat menahan erosi,” jelasnya
Wabup Yulianus mengatakan, pembukaan lahan tidak boleh melebihi batas area proyek yang akan digunakan.
Apabila kegiatan telah selesai, maka akan dilakukan revegetasi atau penanaman kembali dengan tanaman vegetasi lokal segera setelah kegiatan selesai.
“Revegetasi atau penanaman kembali dengan tanaman sekitarnya akan segera dilakukan selain tidak digunakan dan menggunakan topsoil tanah pucuk yang disimpan dan digunakan kembali pada saat vegetasi,” tutup mantan Kadis Kesehatan Manggarai itu. (VoN)