Ruteng, Vox NTT-Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit dan Heribertus Ngabut, telah menggenapi usia setahun kepemimpinan setelah dilantik secara resmi pada 26 Februari tahun 2021 yang lalu di Kupang. Februari 2022, keduanya menggenapi usia satu tahun kepemimpinan.
Dalam perjalanan setahun, banyak hal yang telah dijalankan oleh Pemda di bawah kepemimpinan Duo Hery ini.
Namun, keduanya mendapat sejumlah catatan, baik yang datang dari oposisi hingga dari koalisi pendukung pemerintah.
Salah satu partai koalisi yang getol memberikan catatan-catatan kritis seputar kinerja dan program Pemda Manggarai adalah dari partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Catatan itu disampaikan oleh Sekretaris Hanura Manggarai, Thomas Edison Rihi Mone, dalam Diskusi Primetime bertajuk ‘Apa Kabar Koalisi H2N?’ yang bertempat di Studi Radio Manggarai, Sabtu (05/03/2022) malam.
Edi mengatakan, walaupun sampai sejauh ini, Pemda dan DPRD belum menggelar Rapat Paripurna yang membahas khusus terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Pemrintah Daerah (LKPD), namun dirinya telah menyiapkan sejumlah catatan-catatan kritis.
Tidak Sesuai Disiplin Ilmu
Anggota DPRD Dapil Satarmese Raya itu mengaku dirinya menemukan sejumlah fakta yang memperkuat kesimpulan bahwa penataan birokrasi yang dilakukan oleh Bupati Nabit baru-baru ini tidak sesuai dengan disiplin ilmu.
Padahal, penempatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu menurut Edi, sudah dikritisi sejak lama oleh Hanura yakni dari zaman Deno Kamelus dan Victor Madur menjadi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai.
Pada kampanye tahun 2020 lalu pun, penempatan yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu itu menjadi materi kampanye yang dikritisi H2N.
Namun, penataan birokrasi dengan penempatan yang tidak sesuai dengan basic keilmuan itu telah terulang kembali pada era kepemimpinan Hery Nabit dan Heri Ngabut.
“Kami berharap di pemerintahan Hery-Heri tidak terjadi lagi (penempatan yang tidak sesuai disiplin ilmu) tetapi faktanya itu terjadi. Saya sebagai partai pengusung tetap memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah ini tetapi penting juga kita memberikan catatan,” jelasnya.
Pengangkatan THL yang Tidak Arif
Edi juga memberikan catatan kritis tentang kebijakan Pemda Manggarai yang mengangkat sejumlah THL untuk ditempatkan di beberapa OPD.
Menurut Edi, dua kabupaten tetangga yakni Manggarai Barat dan Manggarai Timur kini sedang “merumahkan” THL dan honorer karena mengacu pada perintah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.
Hal itu sesuai dengan agenda pemerintah pusat di tahun 2023 yang hanya memberikan kesempatan kepada PNS dan P3K untuk bekerja di institusi pemerintah.
“Oleh karenanya sangat tidak arif kalau pemerintah memperkerjakan THL hanya satu tahun. Pertanyaan saya hanya satu, begitu banyak THL yang diangkat di tahun 2021 dan 2022, bagaimana ketika mereka ‘dirumahkan?'” tanyanya.
“Karena apa? Kalau kita mengacu pada Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di dalam suatu klausul mengatakan, pekerja itu ada dua modelnya. Pekerja waktu tertentu dan pekerja waktu tidak tertentu. Ketika pekerja waktu tidak tertentu kita dirumahkan maka harus ada kebijakan yang kemudian memanusiakan mereka. Jangan sampai mereka dirumahkan begitu saja tetapi tidak diperhatikan kesejahteraannya,” tambahnya.
Namun demikian, ia juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda Manggarai selama kurun waktu setahun menjabat.
“Ada beberapa langkah taktis yang dilakukan oleh pemerintah misalnya di Satarmese Raya itu ada jembatan gantung di Golo Ropong. Itu di zamannya Pater Stanis dan ketika orang melewati itu maka sangat berbahaya. Dan itu sudah dibangun oleh pemerintahan Heri. Beliau telah membongkar itu dan sekarang sudah layak untuk dilewati. Kedua, infrastruktur jalan yang dibangun di Satar Mese Raya sudah baik sekalipun itu di RPJMD Bupati lama tetapi itu dieksekusi oleh pemerintah ini secara baik,” tuturnya.
Sementata itu, Paulus Peos, Ketua DPC PDIP Manggarai menjelaskan, Bupati Nabit dan Wakilnya Heri Ngabut belum menyerahkan LKPJ dan LKPD ke hadapan DPRD Manggarai.
Untuk itu, pihaknya belum bisa memberikan catatan kritis terhadap kinerja Duo Hery tersebut.
“Nah, dua agenda ini belum dilaksanakan di dewan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret ini. Sehingga agak tampan sekiranya evaluasi dilaksanakan setelah tanggal 31,” akunya.
Dia juga menjelaskan, untuk satu tahun yang telah berjalan, Duo Hery belum bisa mengesekusi janji-janji kampanyenya karena RPJMD yang digunakan masih menggunakan dari kepemimpinan sebelumnya.
“Beliau berdua dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 yang lalu. APBD tahun 2021 sudah ditetapkan pada tanggal 30 November tahun 2020. Itu otomatis bupati dan wakil bupati yang sekarang belum bisa mengeksekusi rencana yang tertuang dalam RPJMD. Mereka masih melaksanakan RPJMD pemerintahan yang sebelumnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa mereka berdua belum bisa mengeksekusi janji-janji politik. Sehingga saya juga sulit untuk mengevaluasi dari sisi itu,” jelasnya.
Senada dengan Ketua DPC PDIP, Ketua DPD Golkar Manggarai Yaokim Jehati mengatakan, pihaknya berharap penuh agar semester pertama tahun 2022 ini, program yang dikonsepkan bisa perlahan direalisasikan dengan baik.
“Melalui forum resmi ini kita mengingatkan pemerintah daerah supaya penjabaran maupun eksekusi program dan kegiatan tahun 2022 ini harus memperhitungkan waktu. Jangan sampai terjadi lagi ada proyek-proyek yang bekerja di akhir tahun anggaran. Sehingga itu juga berdampak buruk. Sehingga kita tetap mendorong pemerintah supaya semua program dan kegiatan yang sudah di jabarkan dalam Perda APBD tahun 2022 itu segera dieksekusi,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan, selama setahun menjabat, pemerintahan Hery-Heri telah menjalankan agenda reformasi birokrasi yang walaupun meninggalkan catatan berupa ketidakpuasan dari beberapa pihak.
“Kita berharap hasil pergeseran ataupun pergantian mampu menterjemahkan visi misi bupati yang kemarin tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Tentu kita berharap juga bahwa dari reformasi yang dijalankan kemarin kita tahu bahwa kurang lebih satu bulan terakhir ini baru dilaksanakan tuntas. Sehingga mari kita memberikan kesempatan kepada OPD untuk menjalankan visi misi bupati,” jelasnya.
Ketua DPC PKB Manggarai Kosmas Banggut pun mengharapkan hal yang sama yakni pemerintahan Duo Hery bisa menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan program yang dikonsepkan.
“Tetapi dengan kondisi ini karena pemerintah Hery-Heri ini jadinya persis hanya tiga setengah tahun. Sehingga saya pikir untuk menjawab semua program-program itu nanti memang cukup berat tetapi ini merupakan tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPC Gerindra Manggarai Remi Nalas menjelaskan, walaupun pemerintahan ini sudah berjalan satu tahun tetapi program yang dijalankan yaitu program dari pemerintahan sebelumnya.
“Tetapi sebenarnya kita bisa merasakan dan melihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Hery-Heri hari ini. Selama setahun ini di samping ada penataan birokrasi juga ada konsolidasi di tingkat masyarakat pasca-Pilkada. Itu konsolidasi dalam rangka rekonsiliasi. Ini penting dilakukan dalam rangka supaya roda pembangunan bisa berjalan dengan baik dengan adanya persamaan persepsi, persamaan konsep,” tuturnya.
Sebagai informasi, kegiatan Diskusi Primetime tersebut menghadirkan beberapa perwakilan partai koalisi pemerintah antara lain, Ketua DPD PDIP Manggarai Paul Peos, Ketua DPD Golkar Manggarai Yoakim Jehati, Ketua DPD PKB Manggarai Kosmas Banggut, Sekretaris Hanura Edi Rihi dan Wakil Ketua DPC Gerindra Manggarai Remi Nalas.
Penulis: Igen Padur
Editor: Ardy Abba
Komentar