Jakarta, Vox NTT- Kerja keras mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam menggolkan lahirnya lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut diapresiasi.
Lembaga antirasuah tentu hadir dengan tugas mulia untuk menyelamatkan uang rakyat dari perampokan berjemaah di NKRI.
Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (Kompak) Indonesia, Gabriel Goa, menegaskan kerja keras dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri punya dampak ikutan, di mana para kader partainya ikut aktif menandatangani Pakta Integritas Antikorupsi disertai Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).
Bahkan Ketua KPK RI Komjen Pol Purn Firly Bahuri juga mendukung penuh PDIP untuk menjadi pelopor budaya antikorupsi.
“Tidak main-main DPP PDIP langsung menindaklanjutinya melalui Surat Penegasan DPP PDIP No.2670/IN/DPP/III/2021 tertanggal 10 Maret 2021 tentang Penegasan Tidak Melakukan Tindak Pidana Korupsi bagi Anggota dan Kader- kader PDIP seluruh Indonesia mulai dari Pusat hingga Daerah,” ungkap Gabriel kepada VoxNtt.com, Senin (28/03/2022).
Fakta membuktikan, lanjut dia, ada salah seorang kader PDIP sekaligus Anggota DPRD Ngada, NTT berinisial FPW telah divonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Tipikor No.22/PID.SUS.TPK/2020/PN.Kpg tertanggal 25 November 2020.
Sayangnya, FPW hingga kini belum mendapatkan sanksi administrasi maupun hukum dari DPRD Ngada dan DPP PDIP.
Karena itu, Gabriel mendesak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menindak tegas FPW dengan memberhentikannya dari Anggota DPRD Ngada.
Tidak hanya itu, ia kemudian mendesak DPRD Ngada untuk konsisten pada janji dan sumpah jabatan sebagai wakil rakyat.
Dewan juga diminta untuk taat pada Pakta Integritas Antikorupsi. Bukan sebaliknya membiarkan FPW yang sudah terpidana korupsi tetap aktif menjadi anggota dewan.
Gabriel selanjutnya menagih komitmen pimpinan dan anggotanya untuk meminta FPW segera mengundurkan diri secara terhormat.
Penulis: Ardy Abba