Ruteng, Vox NTT- Warga Wangkal, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, menyebut SMPN 9 Reok yang berlokasi di Mbang dibangun demi kepentingan politik dari orang tertentu.
“Apakah pemerintah kurang peka untuk mengambil keputusan? Saya kira tidak, ini semua karena kepentingan politik sesaat,” tegas Rius, salah satu warga Wangkal, Rabu (27/7/2022).
Rius mengatakan, jika pemerintah memaksakan anak-anak dari Wangkal masuk SMPN 9 di Mbang, maka lebih baik masuk SMP Swasta saja, seperti SMP Santo Markus di Pateng. Karena menurut dia, selain didikan akademik, anak-anak juga akan dididik disiplin waktu.
BACA JUGA: Pendirian SMP di Mbang, Pemkab Manggarai Dinilai Tidak Lakukan Studi Kelaikan
“Mohon maaf bukan berarti mempromosikan sekolah tertentu, karena itu yang kami alami dulu, sebagai almamater,” kata dia.
Rius menambahkan, Kajong merupakan SMP Negeri pilihan terbaik untuk anak-anak tamatan SDI Wangkal dan Romang, jika pilihan sekolah Negeri yang terdekat. Seban selain lingkungan akademiknya cukup baik, fasilitasnya juga cukup mendukung.
Sementara praktisi pendidikan asal Reok Barat, Hendrik Masur mengatakan, apa yang disampaikan Kadis PPO Manggarai tidak melihat realitas di lapangan.
Kadis, kata dia, tidak tahu Mbang itu di mana, berapa jumlah penduduk usia sekolahnya, berapa SD penyangga, dan lain-lain.
“Lebih dari itu, saya menilai itu pernyataan politis dari pejabat-pejabat yang tidak mau kehilangan muka akibat kebijakan yang buruk,” kata dia.
Hendrik mengatakan, pada sisi lain, larangan tersebut katanya karena aturan zonasi.
Maka dari itu, ia mengajukan beberapa poin penting: 1) Apakah benar ada peraturan zonasi mengenai pendaftaran sekolah di Manggarai. 2) Jika ada, pernah ada sosialisasi mengenai aturan zonasi itu?. 3) Tujuan utama zonasi itu adalah utk menghindari favoritisme dalam pengelolaan sekolah/pendidikan.
“Lah, di Reok Barat itu sudah ada SMPN unggulan yang memang jadi tujuan semua tamatan SD di sana? SMP Lante saja sampai hari ini belum ada gedungnya, malah mau bikin sekolah baru,” ungkap Hendrik.
“Kesimpulannya, hanya ada satu kata: lawan !,” tegas Hendrik.
Hendrik menambahkan, mungkin bupati, kepala dinas dan anggota dewan yang mendorong pembentukan sekolah itu tidak tahu kalau indeks pembangunan manusia NTT itu urutan ketiga dari bawah, sedikit di atas Papua dan Papua Barat.
“Pertanyaanya kok bisa, padahal sekolah banyak. Ya karena kita lalai upgrade kualitas,” tegasnya.
Hendrik menegaskan, fokus Dinas PPO harusnya ke peningkatan fasilitas sekolah-sekolah yang ada. Peningkatan kualifikasi guru-guru melalui training berkala terkait manajemen kelas dan metodolgi mengajar dengan memanfaatkan dana BOS. Memperluas persputakaan sekolah. Membuka laboratorium Science dan IT, dan lain-lain.
“Fokus di sini dulu kalau kita mau anak-anak dan adik-adik kita bisa bersaing di level yang lebih besar,” tegas Hendrik.
Sementara warga Wangkal lainnya, Sil Jelahi mengatakan, kalau Pemkab Manggarai betul-betul mau menjawab kebutuhan masyakat, sebaiknya mereka turun ke Wangkal, Kalo dan Romang untuk mendengar langsung suara masyarakat.
Kalau orang Mbang tidak ego dan anggota DPRD dari Dapil Reok Barat dan Pemkab Manggarai tidak mempunyai kepentingan pribadi, kata dia, maka membuka sekolah baru di wilayah ini sudah sangat bagus. Sebab sekolah pendukungnya ada dua dan terdiri dari tiga anak kampung, ditambah lagi satu kampung tetangga, Kampung Todok pemekaran dari Mbuer, Manggarai Barat.
“Yang terpenting letak lokasi sekolah SMPN harus harus stategis, dalam arti akses dri keempat anak kampung itu mudah, dan saran saya lokasi yang memang paling bagus itu di Romang, pertigaan cabang ke Todok dan Kalo. Saya rasa kalau seperti ini masyarakat di Wangkal dan Kalo pasti setuju,” kata dia.
Penulis: Ardy Abba
Komentar