Kupang, Vox NTT- BP2MI Kupang mencatat sepanjang tahun 2022, sedikitnya ada 106 jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT kembali dikirim ke provinsi yang sedang saat ini sedang dipimpin Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat itu.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa, dalam keterangan tertulis yang diterima VoxNtt.com, Senin (02/01/2023).
Ia menegaskan, dari data tersebut ada 2 jenazah yang langsung dikuburkan di Negeri Jiran Malaysia karena alasan kesehatan.
“Jadi, PMI asal NTT yang meninggal di Malaysia ada 108 orang dan hanya 1 (satu) yang prosedural berarti 107 orang non prosedural rentan human trafficking,” ungkap Gabriel.
Dikatakan, sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mewajibkan provinsi dan kabupaten/kota membangun Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia (BLK PMI).
BLK penting untuk mempersiapkan kompetensi dan kapasitas PMI sesuai job order serta Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (LTSA PMI) untuk pengurusan kelengkapan prasyarat administrasi dokumen resmi, pemeriksaan kesehatan, asuransi kesehatan dan jiwa, serta job order yang betul di negara tujuan berdasarkan informasi akurat perwakilan RI di luar negeri agar tidak terjebak praktik mafia human trafficking.
Gabriel menegaskan, fakta membuktikan bahwa
hanya ada 4 BLK PMI di Kupang yakni 1 (satu) milik Provinsi NTT dan 3 (tiga) milik swasta, yang adalah Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
Sedangkan LTSA PMI yang dibangun Kemnaker ada 4 (empat), yakni di Maumere, Kabupaten Kupang, Kota Kupang dan Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
“Namun kuat keempat LTSA PMI ini belum berjalan maksimal bahkan terbengkalai,” ujar Gabriel.
Di balik fakta tersebut, kata dia, publik sempat gembira dan menyambut hangat rencana Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wagub Josef A. Naesoi untuk membangun BLK. Sayangnya, rencana tersebut tak kunjung direalisasikan.
Karena itu, Gabriel meminta ke depan Pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten/kota agar serius mempersiapkan Calon PMI agar memiliki kompetensi dan kapasitas melalui BLK PMI dan prosedural melalui LTSA PMI berkolaborasi dengan lembaga-lembaga agama, perusahaan, LSM, sekolah vokasi dan politeknik, serta Perguruan Tinggi bersama pers.
“Hal ini penting untuk rebranding Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang unggul sekaligus mempersiapkan mereka menjadi duta pariwisata Nusa Tenggara Timur ke mancanegara di mana mereka bekerja juga bisa sembari kuliah kerja sama dengan Universitas Terbuka,” katanya.
Penulis: Ardy Abba