Ruteng, Vox NTT- Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, mengalami peningkatan pada tahun 2023.
Hingga akhir September pendapatan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Manggarai ini mencapai 45 miliar.
Direktur Umum RSUD Ruteng, Dokter Vian Ampur menjelaskan, pendapatan itu merupakan dana induk dan sudah termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau lain-lain pendapatan yang sah.
Sumber pendapatan tersebut, kata dia, dominan berasal dari jasa layanan pasien umum, JKN dan BPJS.
Di samping itu, ada kerja sama dengan pihak ketiga, seperti pelayanan cuci darah, sewa pakai gedung dan kerja sama Bank NTT.
“Memang pendapatan yang paling banyak dari tiga hal itu, yakni layanan pasien umum, JKN dan BPJS. Sementara kerja sama dengan pihak ketiga masih kecil, belum mampu menyaingi lonjakan pendapatan lain,” kata Dokter Vian di ruangan kerjanya, Senin (16/10/2023).
Meski begitu, sambung dia, target pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini akan tetap dinaikan 6 miliar pada perubahan yang akan datang agar bisa membiayai kebutuhan rumah sakit.
Selama ini, lanjut dia, sumber APBD Manggarai untuk RSUD Ruteng hanya semata pada gaji ASN. Selain dari itu rumah sakit punya penghasilan sendiri dari pendapatan dana induk untuk membelanjai kebutuhan.
Pembelanjaan kebutuhan tersebut mulai dari obat-obatan, kebutuhan makanan pasien, alat kesehatan hingga gaji Dokter atau Nakes non ASN.
“Sehingga di perubahan nanti kami akan sampaikan ke DPRD untuk tambah 6 miliar, karena sebagian besar pendapatan dari layanan pasien umum, JKN dan BPJS sudah cukup dan mengalami tren positif sepanjang tahun 2023,” ujar Dokter Vian.
Pendapatan pasien umum dengan pasien JKN dan BPJS, demikian Dokter Vian, memang sangat berbeda secara nominal, tetapi besaran tarif JKN dan BPJS ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri.
Jadi, pendapatan dana induk rumah sakit sudah sesuai ketentuan tarif-tarif itu.
Ia menjelaskan, dana 45 miliar hasil dari pendapatan layanan pasien umum, JKN dan BPJS itu masuk melalui rekening rumah sakit dan proses pembelanjaanya sesuai prosedur perencanaan.
Setelah dibuat perencanaan baru dana itu bisa dicairkan melalui rekening.
“Kami buat perencanaan dulu contohnya oksigen sekian, obat-obatan sekian. Pas uang ada yah bisa langsung dicairkan melalui rekening. Tetapi kalau tidak mencapai itu yah tahan dulu karena pembelanjaan rumah sakit yang paling mahal itu ada pada oksigen dan obat-obatan,” ungkapnya.
Keluhan pasien di RSUD Ruteng saat ini khususnya pasien BPJS masih seputar penyediaan obat-obatan.
Untuk mengantisipasi itu sekarang pihaknya sudah bekerja sama dengan apotik terdekat agar obat yang tidak ada di rumah sakit bisa dicari disitu.
Sedangkan untuk keluhan terkait kekurangan Nakes pihaknya tidak memungkiri itu karena kenyataan yang terjadi di RSUD Ruteng memang demikian.
“Bayangkan kita sudah tambah ruangan begitu banyak tetapi sumber daya masih kurang. Kemarin Pa Bupati sudah minta Dinas untuk distribusi lagi Nakes bagi yang sifatnya emergency. Mudah-mudahan ke depan sudah bisa normal,” katanya.
Kontributor: Berto Davids