Kupang, Vox NTT- Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT, Suratmi Hamida menegaskan, pemerintah perlu memberikan solusi berupa ketersediaan lapangan pekerjaan bila ingin menekan tingginya angka perdagangan manusia atau human trafickking di NTT.
Suratmi menyampaikan itu saat membawakan materi dalam kegiatan Musyawarah Komisariat Daerah Pemuda Katolik Nusa Tenggara Timur di Hotel Neo Aston, Sabtu (10/8/2024).
Ia menjelaskan, migrasi orang NTT terutama ke Malaysia cukup tinggi dan ini berlangsung sejak lama. Ada yang prosedural namun tidak sedikit juga yang non-prosedural (ilegal), sehingga ketika terjadi masalah di negara tujuan pemerintah sulit memberikan pengawasan yang maksimal.
Selain itu, lanjut Suratmi, motivasi para pekerja migran keluar negeri adalah untuk mencari uang. Sehingga apabila ingin menekan tingginya angka pekerja migran ke luar negeri, maka pemerintah harus menyediakan solusi yang konkret terutama lapangan pekerjaan di daerah asalnya.
“Masalah peradangan orang (human trafficking) merupakan masalah bersama. Oleh karena itu perlu kerja sama dari semua pihak untuk mengatasinya termasuk kehadiran dari Pemuda Katolik,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemuda Katolik menjadikan masalah human trafickking sebagai salah satu isu penting dalam Musyawarah Komisariat Daerah Pemuda Katolik NTT.
Kader Pemuda Katolik NTT Isto Haukilo menjelaskan, hal ini adalah bagian dari komitmen Pemuda Katolik secara nasional di bawah kepemimpinan Ketua Umum Stefanus Asat Gusma.
Pemuda Katolik telah bekerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kerja sama itu telah ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi di Sumba Barat Daya beberapa waktu lalu.
“Hal ini dinilai sangat urgen karena masih tingginya angka kematian migran yang dipulangkan dan sejalan dengan arahan Yang Mulia Mgr. Hironimus Pakenoni Uskup Keuskupan Agung Kupang,” terang Isto.
Ia mengharapkan kegiatan ini bisa mendorong peserta dari daerah seluruh NTT untuk memiliki keterpanggilan hati nuraninya pada persoalan human trafficking. [VoN]