Jakarta, Vox NTT – Coalition Against Organized Crime (Koalisi) menggelar diskusi terbatas dengan Badan Keahlian DPR RI, Senin (26/8/2024).
Diskusi ini dilakukan untuk mendorong realisasi tiga kerja sama strategis dalam upaya pengentasan tindak kriminal pelanggan HAM berat transnasional di Kawasan Asia Pasifik, khususnya di Indonesia.
Diskusi ini dihadiri oleh Kepala BK DPR RI, Dr. Inosentius Samsul dan beberapa pejabat eselon II lainnya.
Koordinator Pelaksana Koalisi Greg Retas Daeng, menyampaikan tiga hal penting yang menjadi perhatian serius Koalisi.
Pertama, mendorong proses legislasi yang partisipatif. Kedua, kolaborasi riset untuk memperkuat basis data dan suplai informasi penting bagi pengambilan keputusan di level pemerintahan. Ketiga, keterlibatan aktif dalam proses diskusi dan seminar tematik sebagai upaya edukasi publik.
“Harapan kita, BK DPR RI bersama Koalisi dapat terlibat dalam beberapa agenda seperti inisiatif proses legislasi yang partisipatif, kolaborasi riset tematik dan kampanye anti kejahatan terorganisir melalui forum FGD maupun seminar,” ungkap Greg, seorang advokat HAM.
Greg menekankan perlunya perhatian serius dalam penyelesaian konflik kewenangan antara berbagai lembaga negara yang terlibat dalam penanganan kejahatan terorganisir, seperti yang terjadi dalam kasus Anak Buah Kapal (ABK) antara Kemenaker, Kemenhub, dan Kemenlu.
Menurutnya, penguatan serta penegasan distribusi kewenangan dalam regulasi yang ada sangat penting untuk mencegah tumpang tindih otoritas.
Inisiasi kolaboratif ini mendapat apresiasi dari Dr. Inosentius Samsul yang menyambut baik inisiatif Koalisi.
“Apa yang sudah dilakukan oleh Koalisi merupakan kontribusi penting untuk menyelamatkan bangsa dari ancaman-ancaman kejahatan yang serius,” ujar Dr. Inosentius, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia.
Lebih lanjut, Dr. Inosentius menyatakan bahwa BK DPR RI siap terlibat dalam kerja sama strategis dengan Koalisi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Ia berharap kelanjutan diskusi ini dapat menghasilkan perumusan kerja sama yang konkret.
Diskusi yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut ditutup dengan beberapa catatan penting yang akan ditindaklanjuti pada bulan September mendatang.
Koalisi berkomitmen untuk terus membangun jaringan kerja sama dengan pemerintah, penegak hukum, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memperkuat advokasi dalam memerangi kejahatan terorganisir di Indonesia dan Asia Pasifik.
Penulis: Patrianus Meo Djawa