Kupang, Vox NTT – Presiden RI, Prabowo Subianto sudah mengarahkan untuk melakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Kebijakan ini diarahkan Prabowo dalam keterangan persnya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Selasa, 31 Desember 2024 lalu.
Menurut Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Prabowo menyebut kebijakan kenaikan PPN 12 persen ini justru diarahkan untuk menciptakan keadilan dan mendukung kesejahteraan rakyat.
Andriko mengatakan, kenaikan PPN sebesar 12 persen hanya diberlakukan untuk kelompok barang dan jasa mewah dan tidak memengaruhi kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
“Bapak Presiden sudah menegaskan, PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah, bukan untuk kebutuhan pokok atau barang yang dibutuhkan banyak orang, terutama bahan pangan,” ujar Andriko kepada wartawan, Kamis, 2 Januari 2025.
Ia menjelaskan, kenaikan tarif PPN dari 11 ke 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah tergolong masuk kategori mewah.
Contohnya; hunian mewah seperti apartemen, kondominium, dan town house dengan harga jual di atas Rp30 miliar, serta barang lain seperti balon udara, pesawat pribadi, peluru, senjata api, kapal pesiar, dan yacht.
Di sisi lain, barang dan jasa pokok tetap dikenakan tarif PPN 0 persen. Sehingga, menurut Andriko, arahan Presiden Prabowo sudah sangat jelas dan harus ditindaklanjuti di daerah.
Ia berharap agar tidak ada lagi polemik yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terkait tarif PPN 12 persen.
Dikatakan, barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak tetap diberi pembebasan PPN yaitu tarif 0 persen. Itu antara lain berbagai kebutuhan pokok. Contohnya; beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, serta air minum.
Kebijakan ini menjawab keresahan masyarakat terkait isu kenaikan PPN yang menjadi polemik belakangan ini.
Andriko bilang, Presiden Prabowo menegaskan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Prabowo menekankan bahwa kebijakan perpajakan ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh serta tidak menjadi beban bagi masyarakat kecil.
Pemerintah juga berkomitmen memberikan paket stimulus yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia.
Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt, pembiayaan industri padat karya, insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta perbulan, kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun, dan lain sebagainya.
“Paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T (triliun). Komitmen kami adalah berpihak pada rakyat banyak, melindungi daya beli, dan mendorong pemerataan ekonomi,” ujar Prabowo, sebagaimana disampaikan Andriko. [VoN]