Ruteng, VoxNTT.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT pada Selasa, 20 Mei 2025.
Kunjungan Menteri asal Papua ini diagendakan selama dua hari, yakni dari tanggal 20-21 Mei 2025.
Dalam Kunker hari pertamanya ia mengunjungi Kantor Bupati Manggarai dan melakukan pertemuan di Aula Nuca Lale.
Ia tiba sekitar Pukul 13.00 Wita setelah menempuh perjalanan darat dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat menuju Ruteng Ibu Kota Kabupaten Manggarai.
Di Kantor Bupati Manggarai ia diterima Wakil Bupati, Fabianus Abu dan Sekretaris Daerah, Jahang Fansi Aldus beserta unsur Forkompimda dan pejabat lainnya.
Dalam penyambutan tersebut, Menteri Pigai menerima penghormatan adat lokal “Manuk Kapu” sebagai bentuk penerimaan tradisional oleh masyarakat Manggarai.
Setelah pertemuan di Aula Nuca Lale, pada pukul 15.30 WITA, Menteri Pigai melanjutkan agenda dengan menghadiri misa syukur di Universitas Katolik (Unika) Santo Paulus Ruteng
Adapun agenda hari kedua yang dilaksanakan oleh Menteri Prabowo-Gibran ini, yakni dimulai dengan kuliah umum di Kampus Unika Santo Paulus Ruteng pada pukul 07.30 WITA.
Selanjutnya, pukul 11.00 WITA, beliau meninjau Dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Carep.
Pukul 13.00 WITA, rombongan menuju Pagal, Kecamatan Cibal, untuk mengadakan kegiatan penguatan HAM bersama masyarakat di Rumah Adat atau Mbaru Gendang Pagal.
Dalam Kunker hari pertamanya, Menteri Pigai menyampaikan rasa hormat dan syukur atas sambutan hangat masyarakat dan pemerintah Manggarai.
Ia juga menegaskan bahwa Manggarai bukanlah wilayah asing baginya, mengingat keterlibatannya pada masa lalu dalam isu tambang mangan di Kecamatan Reok, serta pertemuannya dengan para tokoh adat.
Ia pun meminta semua pihak untuk melestarikan adat dan budaya setempat, karena bagi dia rumah adat adalah sekolah pertama tentang pemerintahan dan politik dari nenek moyang.
“Saya hanya minta, pelihara dan lestarikan mbaru gendang sebagai pusat pengambilan keputusan karena disitu merupakan sekolah pertama tentang pemerintahan dan politik yang diwariskan oleh nenek moyang kita,” ujarnya.
Di sisi lain Natalius menyampaikan visi Kementerian HAM untuk membangun peradaban investasi yang menghormati martabat manusia dan menjunjung nilai-nilai ketuhanan.
Menurutnya, bangsa ini adalah bangsa multiminoritas, bukan bangsa mayoritas. Indonesia bukan negara agama, tapi negara yang menempatkan Tuhan sebagai tuntunan dalam kehidupan berbangsa.
Penulis: Berto Davids