Oleh: Petrus Pile Mulan
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Politik pada hakikatnya adalah seni mengelola kehidupan bersama, ruang di mana manusia sebagai makhluk sosial menata dirinya agar harmoni dapat tercapai.
Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, hewan yang berpolitik, karena kehidupan bersama tidak bisa dilepaskan dari tatanan yang memungkinkan setiap orang mengaktualisasikan dirinya. Namun, politik hanya dapat menjadi seni luhur bila ia berlandaskan kemanusiaan.
Begitu politik kehilangan orientasi pada martabat manusia, ia berubah menjadi alat dominasi, dan dari situ lahirlah tirani. Sejarah dunia adalah saksi bahwa setiap kekuasaan yang menanggalkan kemanusiaan pada akhirnya menciptakan penderitaan.
Konsolidasi kekuasaan yang tidak sehat, misalnya, selalu menjadi gerbang menuju oligarki. Plato dalam Republik sudah mengingatkan bahwa bentuk negara yang meninggalkan prinsip keadilan akan meluncur dari demokrasi yang liar menuju tirani.
Demokrasi tanpa kendali moral dan tanpa orientasi pada kesejahteraan rakyat mudah terjerumus dalam oligarki, di mana segelintir orang yang kaya dan berkuasa mengendalikan arah kebijakan.
Dalam situasi ini, politik tidak lagi menjadi arena bersama, melainkan menjadi milik eksklusif mereka yang menguasai modal. Kemanusiaan digantikan oleh logika kapital dan ambisi kuasa, sehingga rakyat kecil terpinggirkan.
Rousseau dalam Du Contrat Social menyebut kondisi semacam ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kontrak sosial, sebab kekuasaan yang seharusnya bersumber dari rakyat justru dikooptasi oleh minoritas yang mengutamakan kepentingan pribadi.
Ketika politik sudah tidak lagi berlandaskan manusia sebagai tujuan, ia menjelma menjadi struktur penindasan yang halus namun nyata.
Kehilangan orientasi kemanusiaan juga tampak dalam praktik pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
John Locke menegaskan bahwa hak dasar setiap manusia adalah kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Negara ada untuk menjamin hak-hak ini, bukan untuk merampasnya.
Namun, dalam politik yang mengabaikan martabat manusia, negara justru menjadi penghalang kebebasan. Kritik dibungkam, ekspresi dibatasi, dan suara minoritas dilenyapkan.
Hannah Arendt menulis dalam The Origins of Totalitarianism bahwa rezim yang tidak berakar pada prinsip kemanusiaan akan selalu memandang manusia bukan sebagai pribadi yang bermartabat, melainkan sekadar massa yang bisa dikendalikan.
Inilah yang menumbuhkan benih-benih tirani: ketika manusia diperlakukan bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai alat bagi kelanggengan kekuasaan. Maka, politik tanpa kemanusiaan adalah politik yang melahirkan ketakutan, bukan pengharapan; kecurigaan, bukan solidaritas.
Lebih jauh lagi, kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat kecil adalah tanda nyata bahwa politik telah kehilangan jiwa kemanusiaannya. Filsuf utilitarian seperti John Stuart Mill menekankan bahwa kebijakan publik seharusnya memaksimalkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar.
Namun, realitas menunjukkan betapa sering kebijakan disusun hanya untuk menguntungkan segelintir elite ekonomi dan politik. Subsidi yang semestinya meringankan beban masyarakat miskin dipotong, sementara fasilitas mewah untuk pejabat dan korporasi terus mengalir.
Immanuel Kant dalam Grundlegung zur Metaphysik der Sitten mengingatkan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai sarana, melainkan harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya sendiri.
Jika politik melupakan prinsip ini, maka rakyat kecil akan selalu menjadi korban kebijakan yang dingin, yang mengabaikan penderitaan nyata di lapangan.
Kebijakan yang lahir tanpa hati kemanusiaan hanyalah instrumen teknokratis tanpa jiwa, yang pada akhirnya menggerogoti kepercayaan rakyat kepada negara.
Dalam ketiadaan kemanusiaan, politik juga sering meluncur menuju militerisasi dan otoritarianisme. Thomas Hobbes dalam Leviathan memang berpendapat bahwa tanpa negara yang kuat, hidup manusia akan jatuh dalam bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Namun, Hobbes tidak pernah menganggap negara harus menjadi tiran yang menindas.
Negara kuat yang kehilangan orientasi kemanusiaan akan berubah menjadi Leviathan yang memakan anak-anaknya sendiri. Ketika militerisasi dijadikan sarana utama untuk menjaga kekuasaan, politik kehilangan wajah dialogisnya. Kekuasaan yang seharusnya dilandasi konsensus berubah menjadi dominasi melalui senjata.
Michel Foucault mengingatkan bahwa kekuasaan yang mengakar pada kekerasan fisik dan disiplin tubuh selalu menyisakan luka sosial yang dalam. Militerisasi politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap martabat manusia, karena ia menundukkan warga bukan melalui persetujuan rasional, melainkan melalui rasa takut.
Dalam masyarakat yang dikuasai rasa takut, tirani menemukan tanah suburnya.
Selain itu, absennya akuntabilitas dan transparansi pemerintah juga menjadi ciri utama politik yang menjauh dari kemanusiaan.
Politik sejati adalah ruang keterbukaan, tempat rakyat dapat mengetahui, mengkritisi, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Tanpa transparansi, kekuasaan berubah menjadi misteri yang menakutkan, dan tanpa akuntabilitas, pejabat publik dengan mudah menyalahgunakan wewenang.
Karl Popper dalam The Open Society and Its Enemies menegaskan bahwa masyarakat terbuka adalah prasyarat mutlak untuk mencegah lahirnya tirani.
Politik yang menutup diri dari kritik publik akan perlahan tetapi pasti melahirkan rezim yang menindas.
Kemanusiaan menuntut adanya keterbukaan, sebab manusia sebagai makhluk rasional berhak tahu dan berhak menentukan arah kehidupannya bersama. Tanpa prinsip ini, politik hanyalah permainan elit yang tertutup, jauh dari denyut nadi rakyat yang mereka wakili.
Semua tanda ini menunjukkan bahwa politik yang tidak berlandaskan kemanusiaan akan selalu membawa masyarakat ke tepi jurang tirani.
Tirani bukanlah peristiwa yang datang tiba-tiba; ia lahir secara perlahan, melalui konsolidasi kekuasaan yang tidak sehat, pembatasan kebebasan, kebijakan yang abai terhadap rakyat kecil, militerisasi, serta hilangnya akuntabilitas.
Tirani adalah hasil akumulasi dari politik yang melupakan cinta pada sesama manusia. Seperti dikatakan Simone Weil, kebutuhan terdalam manusia bukan hanya kebebasan, melainkan juga makna dan perhatian. Politik yang gagal memberi perhatian kepada manusia justru akan melahirkan alienasi, keterasingan, dan akhirnya perlawanan.
Maka, jalan keluar dari potensi tirani adalah mengembalikan politik kepada landasan kemanusiaannya. Politik harus berakar pada cinta, bukan pada ambisi; pada pengabdian, bukan pada dominasi.
Dalam tradisi filsafat Timur, terutama dalam pandangan Konfusius, politik yang baik adalah politik yang dijalankan dengan kebajikan, ren—cinta kasih dan kemanusiaan.
Seorang pemimpin tidak bisa hanya berpegang pada hukum, melainkan harus menghadirkan keteladanan moral. Jika politik dilandasi oleh cinta kasih, maka hukum akan dijalankan dengan rasa keadilan, kebijakan publik akan berpihak pada yang lemah, dan kebebasan sipil akan dihormati sebagai bagian dari martabat manusia.
Kita juga dapat belajar dari Mahatma Gandhi yang menegaskan bahwa politik tanpa prinsip adalah salah satu dari tujuh dosa sosial. Politik tanpa prinsip dan tanpa kemanusiaan hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan.
Gandhi mengajarkan bahwa politik sejati adalah politik pelayanan (politics of service), bukan politik kekuasaan. Dengan kata lain, politik harus berfungsi sebagai jalan pembebasan manusia, bukan sebagai instrumen perbudakan baru.
Dalam kerangka ini, setiap kebijakan harus diuji dengan pertanyaan sederhana namun mendalam: apakah ia meningkatkan martabat manusia, terutama yang paling lemah, atau justru menguranginya?
Jika kita kembali ke akar, politik adalah tentang manusia. Tanpa manusia, politik kehilangan makna; tanpa kemanusiaan, politik kehilangan arah. Tirani lahir ketika manusia hanya menjadi angka, objek, atau alat, bukan tujuan utama dari setiap keputusan politik.
Karena itu, mengembalikan politik pada kemanusiaannya adalah tugas etis yang tidak bisa ditunda. Politik bukan hanya soal mengelola kekuasaan, tetapi soal bagaimana menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi semua, tanpa kecuali.
Sejarah akan selalu mengingat para pemimpin yang menegakkan politik atas dasar kemanusiaan mereka yang berani mengutamakan rakyat kecil, menjaga kebebasan, menolak oligarki, dan membangun transparansi.
Sebaliknya, sejarah juga tidak pernah lupa pada para tiran yang mengabaikan manusia demi ambisi pribadi.
Pilihan ada di tangan kita: menjadikan politik sebagai seni cinta yang membebaskan, atau membiarkannya menjadi mesin tirani yang menindas. Dalam kebijaksanaan filsafat, jelaslah bahwa politik yang tidak berlandaskan kemanusiaan hanyalah jalan sunyi menuju kehancuran moral, sosial, dan historis.